MATTANEWS.CO, KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memastikan perbaikan jalan interchange Karawang Barat dan Karawang Timur segera direalisasikan.
Kepastian ini didapat setelah Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengantongi izin resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menangani dua titik vital tersebut.
Bupati Aep menegaskan bahwa perbaikan permanen dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2026. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Pemkab Karawang telah menyiapkan skema teknis untuk memastikan ketahanan infrastruktur di wilayah tersebut, khususnya untuk mengimbangi tingginya volume kendaraan berat.
Untuk di karawang timur akan dilakukan pelebaran jalan dan penggunaan konstruksi beton (betonisasi). Setelah struktur kokoh, permukaan akan dilapisi aspal untuk kenyamanan berkendara.
Sementara di karawang barat, penanganan dilakukan secara bertahap dengan target kualitas jangka panjang agar jalan tidak mudah kembali rusak.
“Insyaallah bulan Mei jalan Karawang Barat dan Karawang Timur akan segera kami bangun agar para pengguna jalan merasa merenah (nyaman) dan tumaninah (tenang) saat melintas,” ujar Aep, Rabu (06/07/2026).
Sambil menunggu proses administrasi dan pengerjaan fisik permanen dimulai, Pemkab Karawang melakukan langkah preventif. Pada Rabu dini hari pukul 00.15 WIB, Bupati Aep memimpin langsung penutupan lubang di ruas Karawang Timur.
Penanganan darurat ini menggunakan material scrap (aspal kupasan) yang diperoleh melalui kerja sama dengan pihak swasta dari PT Askon secara gratis.
Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan kemacetan akibat jalan berlubang selama masa tunggu.
Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kepolisian, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP yang telah membantu mengatur arus lalu lintas.
Selain jalan interchange, Bupati Aep juga menyatakan komitmennya dalam mengawal perbaikan Jalur Pantura.
Mengingat statusnya sebagai jalan nasional, Pemkab terus melakukan koordinasi intensif dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Jawa Barat.
“Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi agar penyisiran dan perbaikan di jalur nasional Pantura segera dilakukan karena perannya yang strategis bagi logistik dan ekonomi,” tegasnya.
