Reporter: Fitrah
MALUKU, Mattanews.co – Komisi I DPRD SBB bersama mitra kerja komisi menggelar rapat dengar pendapat dalam rangka mengevaluasi penyerapan anggaran APBD tahun 2020.
Dari semua penyampaian rata-rata penyerapan anggaran sudah mencapai 30 persen.
Selain itu, dibahas pula program-program yang mana anggarannya sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2020, salah satunya adalah tahapan pilkades serentak tahap pertama tahun 2020.
Program Pilkades serentak seharusnya dilakukan saja oleh Pemda SBB namun dihadapkan dengan pandemi Covid- 19. Sehingga Pilkades serentak tahun 2020 kembali ditunda, sesuai dengan edaran Mendagri.
Penundaan mulai dari tahapan-tahapan yang sudah atau belum dilaksanakan oleh setiap desa, yang ada dalam bursa pilkades serentak tahap pertama tahun 2020.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD SBB Eko Budiono mengatakan, surat edaran Mendagri itu hanya bersifat himbauan, maka penafsirannya adalah Pilkades serentak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Dan seharusnya Pemda SBB laksanakan Pilkades serentak saja dengan memperhatikan protokoler kesehatan Covid-19.
“Pilkades serentak jadi kewenangan Pemda SBB, dan seharusnya dilaksanakan saja, sebab semua desa yang ikut pilkades serentak tahap pertama sudah lakukan tahapan pilkades,” ungkap Eko.
Dijelaskan Eko, SBB saat ini sudah berada pada fase era New Normal Life maka Pilkades serentak tahun 2020, dilaksanakan saja dengan standar protokoler kesehatan Covid-19.
Sama halnya dengan sudah dibukanya tempat-tempat ibadah, yang mana tetap dengan memperhatikan protokoler kesehatan Covid-19.
“Apalagi kita baru mendapatkan reward dari pemerintah pusat terhadap 7 penghargaan baru terima oleh Pemda SBB,” ungkapnya.
“Ini artinya pemerintah dan masyarakat SBB sudah siap untuk menghadapi agenda-agenda di masa New Normal Life ini,” jelas Eko.
Eko yang juga Politisi PKB SBB, meminta agar Bupati SBB Moh Yasin Payapo, segera berkonsultasi dengan pihak kepolisian sebagai pemilik maklumat.
Karena persoalan Pilkades ini selalu tertunda disetiap momen, padahal masyarakat desa sudah begitu sangat berharap, memiliki pimpinan yang definitif di desa.
“Jangan-jangan pilkades di SBB ini mendapat kutukan, makanya selalu tertunda sejak 2014,” canda Eko.
Editor: Fly
