MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan massa dari himpunan mahasiswa Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan dan HMI Cabang Palembang, geruduk Polda Sumsel, lantaran kecewa karena penanganan Karhutla di Kota Palembang terkesan tidak serius, Selasa (31/10/2023).
Bukan hanya Polda Sumsel yang didatangi, tapi rombongan ini juga mendatangi Kantor Gubernur Sumsel.
“Dalam penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam hal ini Polda Sumsel hanya sebatas masyarakat biasa, tapi tidak sampai ke perusahaan perusahaan yang telah terbukti melakukan pembakaran lahan. Siapapun yang membakar lahan harus diproses secara hukum, tanpa terkecuali, jangan hukum tajam kebawah tumpul keatas,” papar Koordinator aksi lapangan, Nazuri kepada awak media.
Dikatakan Nazuri, kepolisian bersama TNI dan pemerintah Daerah Sumsel gencar melakukan mitigasi pencegahan karhutla, tapi kenyataannya karhutla masih saja terjadi di Sumsel.
“Percuma kalau dilakukan pencegahan tapi karhutla masih terjadi di Sumsel. Karena tidak ada tindakan tegas kepada korporasi yang telah membakar lahan. Kalau masyarakat yang membakar cepat ditindak namun sebaliknya kalau perusahaan yang membakar aparat kepolisian lamban memprosesnya,” jelasnya.
Maka dari, lanjutnya, mahasiswa meminta kepada presiden, untuk mencopot Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya dan Danrem, karena sebagai Satgas penanganan karhutla di Sumsel harus bertanggung jawab dengan karhutla yang terjadi di Sumsel.
“Bukankah presiden telah menyampaikan statmennya kalau di daerah terjadi Karhutla maka yang paling bertanggung jawab Kapolda dan Pangdam, untuk itu agar Kapolda secara terhormat untuk mengundurkan diri sebagai Kapolda Sumsel karena tidak bisa menangani karhutla,” tegasnya.
Dalam aksinya di Polda Sumsel, para mahasiswa meminta untuk bertemu dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, namun permintaan mahasiswa tidak dipenuhi karena Kapolda sedang tidak berada ditempat.
Karena tidak berhasil menemui Kapolda, para mahasiswa membubarkan diri dan akan kembali melanjutkan aksinya pada 3 November 2023 sampai tuntutan mereka untuk bertemu dengan Kapolda bisa tercapai.
