MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Birokrasi yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik untuk kemajuan pendidikan, justru terlihat menyimpang dari prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketidakprofesionalan yang terlihat tidak dapat lagi kita biarkan terus merusak amanah yang dipercayakan rakyat.
Di tengah harapan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang berkualitas, muncul fakta yang menyakitkan hati: pimpinan Dinas Pendidikan Kota Palembang dinilai sering tidak hadir dalam jam kerja operasional.
“Bagi kami dari Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Birokrasi (KAMPPB), hal ini bukan sekadar kekhilafan kecil, melainkan bentuk kelalaian serius yang menyentuh inti tanggung jawab jabatan publik,”Ujar Diaz selaku Koordinator Aksi, Kamis (29/01/2026).
Lanjut Diaz, Sebagai simbol kepemimpinan di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan memiliki peran yang tak ternilai harganya – bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai teladan bagi ribuan pegawai dan warga masyarakat yang mempercayakan masa depan generasi muda pada tangan pemerintah.
“Ketika sosok yang seharusnya menjadi garda terdepan justru jarang tampak di kantor, bahkan datang di luar waktu yang telah ditetapkan, dampaknya bukan hanya pada tatakrama kerja semata. Ini merusak kepercayaan, menghambat alur pelayanan, dan pada akhirnya menjadi beban bagi seluruh ekosistem pendidikan Kota Palembang,” lanjutnya.
Mahasiswa dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa tidak akan tinggal diam melihat praktik birokrasi yang kurang akuntabel ini berkembang.
Diaz menambahkan, Kondisi yang ada kini semakin memperkuat dugaan akan lemahnya sistem pengawasan internal, serta minimnya komitmen nyata dalam menjalankan reformasi birokrasi yang sesungguhnya dibutuhkan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami ingin menyampaikan pesan yang tegas namun penuh harapan: mahasiswa dan pemuda akan terus berdiri tegak sebagai penjaga integritas birokrasi. Jabatan publik bukanlah tempat untuk mencari kenyamanan pribadi atau menjadi sarana untuk mengabaikan tanggung jawab. Setiap kursi jabatan adalah amanah suci yang harus dijalankan dengan rasa hormat, dedikasi, dan penuh tanggung jawab kepada rakyat,”tambahnya.
Oleh karena itu, kami dengan tulus mengajak seluruh komponen masyarakat – dari tokoh agama, pemimpin masyarakat, hingga setiap warga yang peduli pada masa depan pendidikan Palembang – untuk bersama-sama menjadi mata dan telinga pengawas.
“Mari kita pastikan bahwa pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung kemajuan daerah, tidak pernah lagi dikorbankan oleh ketidakdisiplinan dan kurangnya komitmen dari para pejabat,”tutup Diaz.
