MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi memberikan pendampingan pendaftaran calon peserta Pelatihan Peacemaker (Juru Damai) Tahun 2026 bagi kepala desa dan lurah di Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026), tersebut bertujuan membantu calon peserta memahami persyaratan sekaligus menyelesaikan proses pendaftaran.
Pendampingan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dilaksanakan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Kegiatan diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kepala desa dan lurah, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas sejumlah pertanyaan dan kendala yang muncul selama proses pendaftaran pelatihan berlangsung.
Dalam arahannya, Dina Rasmalita menegaskan bahwa kepala desa dan lurah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman serta membantu menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat.
Persoalan seperti sengketa tanah, waris, hingga konflik keluarga diharapkan dapat ditangani melalui pendekatan musyawarah dan mediasi sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.
Menurut Dina, Pelatihan Peacemaker menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah, terutama dalam memahami hukum serta memiliki keterampilan memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai.
Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu mengoptimalkan peran sebagai juru damai di tingkat desa dan kelurahan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap penyelesaian persoalan hukum secara nonlitigasi atau di luar pengadilan.
Dina juga menyampaikan bahwa masa pendaftaran Pelatihan Peacemaker Tahun 2026 diperpanjang hingga Kamis, 12 November 2026, pukul 19.00 WIB melalui laman resmi https://plp.kemenkum.go.id.
Perpanjangan waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan kepala desa dan lurah yang belum menyelesaikan pendaftaran maupun melengkapi dokumen persyaratan.
Adapun pelaksanaan pelatihan dijadwalkan berlangsung secara mandiri melalui sistem pembelajaran elektronik atau e-learning pada 18–27 November 2026. Pembelajaran menggunakan Learning Management System (LMS) BPSDM Hukum dan LMS Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Setelah menyelesaikan pembelajaran, peserta akan mengikuti praktik simulasi mediasi melalui pembuatan video yang dijadwalkan pada 28 November hingga 4 Desember 2026. Tahapan tersebut juga mencakup pelaporan dan evaluasi hasil simulasi sebagai bagian dari penilaian kompetensi peserta.
Peserta yang dinyatakan lulus seluruh tahapan pelatihan akan memperoleh sertifikat Non-Litigation Peacemaker (NLP) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sertifikat tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi peserta dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan.
Pada sesi berikutnya, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jambi memberikan pendampingan teknis mengenai tata cara pendaftaran daring, mulai dari pengisian identitas hingga pengunggahan dokumen persyaratan.
Terdapat tiga dokumen utama yang wajib dilampirkan pada tahap pendaftaran awal, yakni pasfoto dengan pakaian dinas, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Desa/Lurah atau Pelaksana Tugas (Plt.), serta SK Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Selain kelengkapan administrasi, calon peserta juga perlu memastikan Posbankum di desa atau kelurahannya telah berstatus aktif dan mengunggah sekurang-kurangnya satu laporan kegiatan layanan hukum melalui portal https://posbankum.kemenkum.go.id.
Laporan tersebut dapat berupa kegiatan konsultasi hukum, pemberian informasi hukum, maupun pelaksanaan mediasi di tingkat desa atau kelurahan.
Tim Penyuluh Hukum turut menjelaskan penanganan kendala teknis yang mungkin dihadapi calon peserta, termasuk perubahan data akun dan pencarian dokumen SK Pembentukan Posbankum. Peserta yang mengalami kendala diarahkan untuk berkoordinasi langsung dengan tim teknis Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan mengenai kendala pengunggahan dokumen, kemungkinan perangkat desa menggantikan kepala desa dalam mengikuti pelatihan, mekanisme pembelajaran melalui LMS, hingga konsekuensi apabila peserta tidak menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dan simulasi.
Berbagai pertanyaan tersebut dibahas untuk memberikan pemahaman lebih jelas mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan pelatihan.
Melalui pendampingan ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, serta berorientasi pada penyelesaian masalah secara damai.
Seluruh kepala desa dan lurah di Provinsi Jambi diimbau segera melengkapi dokumen persyaratan dan menyelesaikan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan pengisian daftar hadir secara virtual.
Melalui Pelatihan Peacemaker 2026, Kanwil Kemenkum Jambi berharap semakin banyak kepala desa dan lurah memiliki kompetensi sebagai juru damai sehingga peran Posbankum semakin optimal dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
