MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mengharmonisasikan empat rancangan produk hukum daerah yang berasal dari Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tebo, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rancangan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.
Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Merangin, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi.
Pengharmonisasian dilaksanakan dalam tiga sesi. Sesi pertama membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Merangin pada pukul 09.00 WIB, dilanjutkan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) Jambi pukul 09.30 WIB, serta dua rancangan produk hukum daerah Kabupaten Tebo pada pukul 13.00 WIB.
Dalam arahannya, Dina Rasmalita menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan setiap rancangan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan ketentuan yang sederajat, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
“Pengharmonisasian bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi menjadi proses penting untuk memastikan setiap norma yang dirumuskan memiliki landasan hukum yang jelas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” jelasnya.
Pada sesi pembahasan Ranperwal Kota Jambi tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, rapat diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jambi, Mulyadi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Yuliantoro, serta jajaran terkait.
Pembahasan difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah, kejelasan tahapan pengendalian dan evaluasi, pembagian tugas perangkat daerah, mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan.
Dalam pembahasan tersebut, ditekankan bahwa hasil pengendalian dan evaluasi tidak semestinya hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi juga perlu dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
Hasil pembahasan menghasilkan penyempurnaan dasar hukum pada bagian mengingat serta sejumlah ketentuan, yakni Pasal 4, Pasal 6, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32.
Sementara itu, pembahasan Ranperda Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Desa Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Merangin Muhammad Rifaidi bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin.
Pembahasan menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan pembentukan desa, meliputi jumlah penduduk, luas dan batas wilayah, cakupan dusun, kondisi sosial budaya, serta kelengkapan dokumen administrasi. Kesiapan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta keberlanjutan pelayanan masyarakat juga menjadi perhatian.
Dari pembahasan tersebut, disepakati penyempurnaan pada konsiderans menimbang serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) dihapus untuk memperjelas substansi pengaturan.
Adapun dua rancangan produk hukum Kabupaten Tebo dibahas dalam sesi siang. Rapat diikuti perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Hukum, perangkat daerah terkait, serta pihak lainnya.
Rancangan pertama adalah Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pembahasan rancangan tersebut berfokus pada keselarasan kebijakan daerah dengan ketentuan nasional, kejelasan penetapan dan pemetaan lahan yang dilindungi, validitas data pendukung, serta pembagian kewenangan perangkat daerah dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian. Hasil pembahasan menghasilkan penyempurnaan terhadap Pasal 1, Pasal 27, dan Pasal 88.
Rancangan kedua adalah Ranperbup tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
Pembahasannya mencakup kesesuaian pengaturan dengan ketentuan manajemen ASN dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk kriteria pemberian tambahan penghasilan, indikator penilaian kinerja dan disiplin, mekanisme penghitungan dan pembayaran, serta prinsip objektivitas dan keadilan bagi pegawai.
Terhadap rancangan tersebut, dilakukan penyempurnaan pada dasar hukum bagian mengingat serta Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 37.
Dina Rasmalita berharap seluruh perangkat daerah dan pihak terkait terus memperkuat koordinasi serta memberikan data dan informasi yang komprehensif dalam setiap proses pengharmonisasian. Keterbukaan dan kerja sama dinilai penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi ketentuan yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui pembahasan tersebut, seluruh pihak menyepakati hasil pengharmonisasian sebagai dasar penyempurnaan redaksional dan substansi masing-masing rancangan sebelum memasuki tahapan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran Kanwil Kemenkum Jambi dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah guna mendukung pembentukan produk hukum yang harmonis, berkualitas, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
















