MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Kebijakan baru Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terkait pengaturan aktivitas harian Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai polemik.
Serangkaian aturan seperti jadwal kerja bakti (ngosrek), kewajiban menggunakan angkutan umum, hingga skema Work From Home (WFH) dinilai sebagai “gimmick” politik yang tidak menyentuh substansi perbaikan birokrasi.
Kritik tersebut datang dari aktivis muda Purwakarta, Asep Kurniawan yang kerap di sapa Fapet.
Ia menilai kebijakan tersebut lebih bersifat seremonial di tengah bayang-bayang defisit anggaran daerah yang memerlukan penanganan serius dan efisiensi terukur.
Menurut Fapet, parameter keberhasilan dari kebijakan-kebijakan unik tersebut tidak jelas.
Ia menekankan bahwa performa pemerintah daerah seharusnya diukur melalui capaian pelayanan publik dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan melalui pengaturan aktivitas personal pegawai di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Parameter keberhasilannya tidak jelas. Keberhasilan itu seharusnya berbasis kinerja, bukan sekadar gimmick. Contohnya, aturan naik angkot; perlu dikaji secara ilmiah pengaruhnya terhadap peningkatan PAD di sektor mana?” ujar Asep kepada media, Rabu (06/05/2026).
Asep menambahkan, di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menghadapi tantangan defisit anggaran, pemerintah seharusnya fokus pada akselerasi target pembangunan.
Pengaturan aktivitas luar ruang dianggap justru berpotensi membebani ASN dan menghambat produktivitas.
Selain substansi kebijakan, prosedur pengambilan keputusan juga disorot karena dianggap minim dialog dan kajian ilmiah.
Kebijakan yang diambil secara sepihak dikhawatirkan akan menghambat kinerja, prosedur baru yang kaku dapat mengganggu ritme kerja birokrasi.
Menurunkan kualitas layanan dimana fokus ASN terbagi antara tugas utama dan kewajiban seremonial.
Pengkerdilan peran ASN dapat mengalihkan energi aparatur pada hal-hal yang tidak esensial.
Publik kini mendorong Pemkab Purwakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah ditantang untuk memaparkan transparansi data mengenai korelasi antara kebijakan “unik” tersebut dengan solusi konkret mengatasi krisis defisit anggaran yang tengah terjadi.
“Ini bukan sekadar pemangkasan belanja, tapi bisa mengarah pada penghambat kinerja. Jika dibiarkan, ini akan berimplikasi buruk pada pelayanan masyarakat,” tutup Fapet.
