Kejari PALI Kembali Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah menetapkan empat orang tersangka yaitu Irwan ST MM, Meidi Robin Lionardi, Danu Nanang dan Yose Rizal terkait dugaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas Pembangunan Gedung DPRD PALI Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 dengan pagu Anggaran sebesar Rp 36 milyar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten PALI, Kamis (15/12/2022).

Saat diwawancarai melalui Padli Habibi selaku Kasi Intel Kejari PALI menjelaskan, pada hari ini pihak Kejaksaan Negeri PALI melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Danu Nanang Hermawan selaku Komisaris PT.Adhi Pramana Mahogra, Danu Nanang datang memenuhi panggilan pihak Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri PALI sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD PALI tahap II tahun anggaran 2021.

“Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Danu Nanang Hermawan, akhirnya Jaksa Penyidik Kejari PALI melakukan penahanan terhadap tersangka Danu Nanang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor:PRINT-1303/L.6.22/FD.2/12/2022 dan tersangka Danu Nanang dilakukan penahanan di Polres PALI,” ungkap Padli.

Sedangkan untuk tersangka Yose Rizal belum memenuhi panggilan sebagai tersangka dari Jaksa Penyidik Kejari PALI dikarenakan dalam kondisi sakit.

“Selanjutnya Jaksa Penyidik akan melengkapi berkas perkara agar dapat dilakukan penyerahan berkas perkara tahap satu, kepada Jaksa Peneliti,” terangnya.

Sebelumya Jaksa Penyidik Kejari PALI telah melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama Irwan ST MM selaku PPK dan tersangka Meidi Robin Lionardi, S.Kom selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Adhi Pramana Mahogra.

Untuk diketahui Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung DPRD dikerjakan oleh PT. ADHI PRAMANA MAHOGRA selaku pelaksana kegiatan, namun perusahaan yang bersangkutan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan berhenti pada saat bobot pekerjaan hanya mencapai 2,76 persen padahal Pemerintah Kabupaten PALI telah melakukan pencairan uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 7,1 milyar.

Atas perbuatannya ke empat tersangka diancam pidana Primair pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair Pasal pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(*)

Bacaan Lainnya
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait