MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo secara virtual, Rabu (10/06/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah” tersebut diikuti dari Ruang Rapat Lantai I Kanwil Kemenkum Jambi bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dina Rasmalita serta Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo. Dalam laporannya disampaikan bahwa Policy Talks bertujuan memperkuat kapasitas dan peran Analis Kebijakan di wilayah dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan karena berperan menyediakan bahan pertimbangan yang objektif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada sesi utama, peserta mendapatkan materi dari dua narasumber yang berkompeten di bidang kebijakan publik dan administrasi pemerintahan.
Narasumber pertama, Prof. Dr. Sastro M. Wantu, menjelaskan pentingnya kebijakan publik sebagai instrumen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, mengatur kehidupan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan.
Menurutnya, penguatan analisis kebijakan hukum di daerah perlu dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, peramalan kebijakan, penyusunan rekomendasi, pemantauan hasil kebijakan, hingga evaluasi kinerja kebijakan.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan hukum yang berkualitas harus memenuhi prinsip legalitas, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Sementara itu, narasumber kedua, Satria Eka Tri Laksana, memaparkan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menyediakan informasi strategis bagi para pengambil keputusan.
Menurutnya, kebijakan yang baik harus disusun berdasarkan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti, yang didukung data ilmiah, objektif, aktual, dan faktual.
Dalam paparannya, Satria menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memiliki tugas penting dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang diikuti peserta dari berbagai wilayah. Forum tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman sekaligus memperdalam pemahaman mengenai teknik analisis kebijakan yang efektif dan aplikatif dalam mendukung pembangunan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Analis Kebijakan, agar mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan peran Analis Kebijakan sebagai bagian penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Diharapkan, hasil dari kegiatan Policy Talks ini dapat menjadi bekal bagi jajaran Kanwil Kemenkum Jambi dalam memperkuat kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan hukum di daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
