Kepala Inspektorat Batanghari : OPD Lambat Setor Temuan, Akan Dilaporkan ke Kejaksaan

MATTANEWS.CO, BATANGHARI – Pasca turunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jambi mendapatkan temuan kelebihan bayar atau selisih bayar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kepala Inspektorat Kabupaten Batanghari, Mukhlis meminta agar OPD terkait segera menyetorkan hasil temuan kelebihan atau selisih bayar tersebut kas daerah melalui Bank Jambi.

Bacaan Lainnya

“Kita terima LHP BPK 7 Mei 2021, dan diberi waktu selama 60 hari kerja oleh BPK untuk dapat menyelesaikan temuan tersebut. 60 hari kerja berbeda dengan kalender dan batas waktu yakni 6 Agustus 2021,” kata Mukhlis, saat dijumpai di ruang kerjanya, Rabu (21/07/2021).

Mukhlis menjelaskan, bahwa temuan bukan hanya berupa temuan kelebihan atau selisih bayar, melainkan ada juga temuan berupa Sistem Pengendalian Intern (SPI).

“Temuan bukan hanya kelebihan atau selisih bayar saja, melainkan ada temuan SPI, OPD juga harus menindaklanjuti dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai SOP seperti pengelolaan Aset, pencatatan piutang PBB dan lainnya,” jelasnya.

Dikatakannya, hingga tenggang waktu beberapa hari akhir, Inspektorat Batanghari berhasil mengumpulkan kurang lebih 80% dari total temuan kelebihan atau selisih bayar senilai kurang lebih 800 Juta Rupiah.

“Tindak lanjut sudah hampir 80 persen, sisa 20 persen lagi. Mudah-mudahan dengan sisa waktu 13 hari kerja, target telah tercapai 100 persen,” harapnya.

Ditegaskan Inspektur Mukhlis, jika hingga batas waktu 60 hari kerja dari BPK-RI perwakilan Provinsi Jambi yang jatuh pada tanggal 6 Agustus OPD belum menyelesaikan kewajiban, maka pihaknya akan melimpahkan kasus temuan kelebihan bayar atau selisih bayar tersebut ke Kejaksaan Negeri Muara Bulian.

“Jika OPD terkait belum juga menyelesaikan temuan tersebut, maka akan kita limpahkan ke Kejaksaan dan pastinya akan diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan mengenai keuangan Negara,” pungkasnya.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait