MATTANEWS.CO, CIAMIS — Eskalasi konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, dinilai mulai memberikan tekanan nyata terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan, salah satunya dari organisasi kemahasiswaan, Jum’at (10/4/2026)
Ketua DPC GMNI Kabupaten Ciamis, Fadlan, menilai bahwa Indonesia sebagai negara yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi berada dalam posisi yang cukup rentan menghadapi gejolak global tersebut.
“Ketika harga minyak dunia naik, dampaknya langsung terasa pada ekonomi nasional. Mulai dari kenaikan biaya distribusi hingga lonjakan harga kebutuhan pokok. Ini tentu memberatkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Menurut Fadlan, potensi tekanan ekonomi diperkirakan akan semakin terasa dalam beberapa bulan ke depan, seiring adanya indikasi gangguan distribusi energi dan kenaikan harga yang mulai terlihat pada periode April hingga Juni.
Di sisi lain, Fadlan juga menyoroti perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang tertuang dalam dokumen US–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART) 2026.
Ia menilai perjanjian tersebut perlu dicermati secara kritis karena memiliki implikasi strategis terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
“Pembukaan pasar yang lebih luas dan komitmen impor dalam jumlah besar, khususnya di sektor energi dan pangan, berpotensi memperdalam ketergantungan kita terhadap pasar internasional. Ini bisa mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi sektor domestik,” tegasnya.
Fadlan juga menilai bahwa kewajiban penyesuaian terhadap standar internasional dalam perjanjian tersebut dapat mengurangi fleksibilitas Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berbasis kepentingan nasional.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa aspek lain seperti investasi, pengelolaan sumber daya alam, serta arus data lintas negara juga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, hal tersebut berpotensi berdampak pada kedaulatan ekonomi dan digital Indonesia.
“Dalam situasi global yang tidak stabil, negara harus memiliki kendali penuh terhadap sumber daya strategis dan kebijakan ekonominya. Jangan sampai kita kehilangan kedaulatan hanya karena tekanan perjanjian internasional,” katanya.
Dalam konteks politik luar negeri, Fadlan menekankan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip bebas aktif. Ia mengingatkan agar kerja sama ekonomi tidak mengorbankan kepentingan nasional.
Selain itu, ia juga menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah di tengah tekanan ekonomi saat ini. Menurutnya, jika terjadi penyesuaian anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat memperlemah perlindungan terhadap masyarakat rentan.
“Kelompok seperti guru honorer dan masyarakat penerima layanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai kebijakan ekonomi justru memperbesar ketimpangan sosial,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Fadlan menilai bahwa kombinasi antara konflik global dan perjanjian dagang internasional menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Penguatan ketahanan energi dan pangan, perlindungan sektor domestik, serta peneguhan kedaulatan ekonomi harus menjadi prioritas utama. Ini penting agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap mandiri di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.
