MATTANEWS.CO, PALEMBANG, – Menyikapi hasil rapat kerja provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang dilaksanakan di Hotel Emilia Palembang pada 6-7 Desember 2024, dan berakhir kisruh, menuai catatan penting dari Pengurus Provinsi (Pengprov) cabor Wushu Provinsi Sumsel.
Ketua Pengprov cabor Wushu Provinsi Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan mengungkapkan, catatan penting terhadap jalannya Rakerprov pertama KONI Sumsel setelah dilantik setahun lalu itu, dimulai dari pelaksanaan Rakerprov yang hanya membahas agenda tinggal terkait, penetapan lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di 2025 mendatang.
Sementara sambung Asrul, laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengurus KONI Sumsel selama setahun setelah dilantik serta, pertanggung jawaban keikutsertaan PON 2024 di Aceh – Sumut tidak dibahas dan diagendakan, selain juga Ketua KONI Sumsel tidak hadir di acara pembukaan Rakerprov KONI Sumsel, yang notabene merupakan forum tertinggi setara Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
“Dimana hasil dari pelaksanaan Rakerprov itu sendiri, harus dipatuhi semua anggota KONI, baik cabor dan pengurus KONI Sumsel itu sendiri,” kata Asrul melalui siaran pers tertulis, Minggu (8/12/2024).
Ditambahkannya, peserta Rakerprov yang notabene adalah cabor-cabor yg ada di Provinsi Sumsel tentunya, mempertanyakan ketidakhadiran Ketua Umum KONI Sumsel, di forum tertinggi tersebut, dan mengajukan penambahan agenda tentang pertanggung jawaban dan pengurus KONI Sumsel periode 2023 – 2027 selama setahun belakangan serta, agenda pandangan cabor terhadap LPJ Ketua dan pengurus KONI Sumsel tersebut.
Masih menurut Asrul, jalannya rapat pada 6 desember 2024 tentang, penambahan agenda Rakerprov dilakukan dengan voting setuju atau tidak ditambahkan agenda di dalam Rakerprov, yang hasilnya peserta rapat yang berjumlah 75 utusan, memilih setuju ditambahkan agenda LPJ ketua dan pengurus KONI Sumsel periode 2023-2027 dan pandangan cabor terhadap LPJ disepakati oleh 56 peserta yang menyetujui, dan yang tidak setuju 19 peserta.
“Dengan catatan ketua umum saat LPJ hadir di Rakerprov KONI Sumsel minimal, video confrence, setelah disepakati bersama maka acara Rakerprov dilanjutkan keesokan harinya, Sabtu (7/12/2024),” beber Asrul.
Tetapi sambung Asrul, ternyata pada 7 Desember itu, Rakerprov KONI Sumsel dilanjutkan, setelah pembahasan agenda lokasi pelaksanaan Porprov Sumsel 2025, yang ditetapkan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kota Palembang, para pimipinan sidang akan membacakan LPJ tetapi tidak dapat menghadirkan Ketua KONI Sumsel.
“Seolah-olah KONI Sumsel yang dipimpinnya ini bukan lembaga yang menguntungkan, atau tidak penting bagi Ketua Umum KONI Sumsel, Yulian Gunhar, kesibukan sebagai anggota DPR RI dan tidak pindahnya domisili beliau sesuai pernyataannya saat pendaftaran tidak membuat dia patuh dan taat pada ketentuan yang telah dibuat, menjadi anggota DPR RI bagi beliau mungkin lebih menguntungkan dari pada mengurus KONI Sumsel,” sebut Asrul pula.
Hal ini imbuh Asrul, membuat peserta Rakerprov marah dan ingin menyampaikan pandangan terhadap LPJ yang dibacakan Sekretaris Umum (Sekum) KONI Sumsel, alhasil para pimpinan sidang meninggalkan ruangan tanpa basa-basi dan peserta rapat mengambil alih jalannya rapat.
Terjadilah pandangan umum para peserta rapat utk melakukan evaluasi terhadap kepengurusan KONI Sumsel periode 2023-2027, pengurus KONI Sumsel dianggap tidak mampu lagi mengurus KONI Sumsel dan peserta rapat memberikan tanggapan untuk dilaksanakannya segera Musprovlub KONI Sumsel secepat mungkin, demi menyelamatkan olahraga di Sumsel.
Selain itu kata Asrul, banyak pula catatan tentang PON 2024 di Aceh – Sumut yang tidak transparansi atas bantuan dari pihak ketiga melalui CSR BUMN yang ada di Sumsel terhadap bantuan keberangkatan para atlet dan official KONI Sumsel, bantuan tersebut sampai sekarang tidak jelas kemana larinya.
Semula sambungnya, Yulian Gunhar berjanji pengurus KONI Sumsel periode 2023-2027 tidak mendapatkan honor, dan sepenuhnya ikhlas bekerja membangun olahraga di Sumsel, namun pada kenyataannya honor pengurus diberikan selama 12 bulan penuh sekaligus, melalui dana hibah dari Dispora sebesar Rp 10 miliar.
“Saya harap Ketum KONI Sumsel harus bertanggung jawab atas ucapannya di media, di hadapan khalayak ramai, semua masyarakat melihat KONI Sumsel sekarang, seorang pejabat negara anggota DPR RI yang terhormat dengan mudahnya mengingkari janji yang telah dilontarkan. Kepada cabor saja beliau ingkar apalagi terhadap rakyat Sumsel yang diwakilinya. Pengprov Wushu Sumsel mendukung diadakannya Musorprov luar biasa atas kepengurusan KONI Sumsel 2023-2027,” pungkasnya.
