Reporter : Fitrah
MALUKU, Mattanews.co – Komisi III DPRD Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, meakukan gelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial dan dinas Perhubungan Kabupaten SBB, pada hari Rabu (6/5/2020).
Gelar dengar pendapat tersebut, membahas tentang pendataan penerima bantuan bagi warga miskin. Terutama yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), jasa transportasi laut dan darat bagi mereka yang terdampak Covid-19.
Ketua Komisi III DPRD SBB Abu Silawane mengatakan, RDP bersama Dinsos dan Dishub SBB, harus memastikan data faktual penerimaan bantuan dampak Covid-19.
Untuk Dinsos SBB, kata Silawane, terkait dengan data warga miskin penerima bantuan PKH harus terdata secara faktual dan menyeluruh.
Terlebih warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH, tapi realita di lapangan malah terbalik. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
“Kita berharap, peranan penting dari Dinsos SBB agar menjadi perhatian serius dan wajib melakukan verifikasi data faktual lapangan terkait data yg sebenarnya,” katanya, Kamis (7/5/2020).
Sedangkan untuk Dishub SBB terkait dengan pemberian bantuan kepada jasa transportasi darat dan laut, sampai saat ini belum ada pemberian bantuan.
Terutama kepada transportasi laut dan darat yang tidak beroperasi, di tengah pandemi Covid-19. Yang mana sesuai dengan intruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku maupun Kabupaten SBB.
Dengan adanya intruksi tersebut, maka pihak transportasi laut baik darat tidak lagi beroperasi akibat wabah virus corona dan tidak ada pemasukan omset.
“Ini menjadi keluhan para pemilik transportasi laut dan darat,ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah,apalagi mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.
Berdasarkan hasil kunjungan komisi III DPRD SBB, terdapat keluhan dari masyarakat.
Apalagi pihak Dishub SBB telah melakukan pendataan dan mengambil salinan Kartu Keluarga (KK), KTP, SIM dan surat izin operasi pelayaran Laut .
“Katanya untuk pemberian bantuan ke mereka. Namun sampai saat ini belum terealisasi bantuan yang dijanjikan,” katanya.
Untuk itu Komisi III DPRD SBB melakukan RDP dengan Kepala Disbub SBB, untuk mempertanyakan data penerima bantuan jasa transportasi laut dan darat.
Karena ini merupakan keluhan para pemilik transportasi laut dan darat dan kapan terlaksana.
Dari hasil RDP antara Komisi III DPRD SBB,Dinsos-Dishub Kabupaten SBB, dia berharap agar kedua dinas tersebut untuk lalukan pemerataan, pengumpulan serta penyaluran bantuan.
Serta evaluasi kembali data warga miskin untuk Dinsos SBB dan untuk Dishub SBB, untuk data jasa transportasi di 11 kecamatan.
“Harus dari desa sampai ke dusun yang ada di Kabupaten SBB, agar terhindar dari kecemburuan sosial,” harap Abu.
Editor : Nefri
