MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, bersama rombongan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, meninjau langsung penanganan program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025/2026 pada ruas jalan Nanga Danau – Nanga Bunut, Kamis (26/2/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan serta mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Lasarus menyampaikan bahwa total panjang ruas jalan Nanga Danau – Nanga Bunut mencapai sekitar 30 kilometer yang masih memerlukan penanganan bertahap.
“Tahun ini hampir 4 kilometer yang ditangani, tahun kemarin sudah 2,4 kilometer. Artinya ada progres, tetapi memang masih cukup panjang yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah jembatan di sepanjang ruas tersebut yang dinilai masih perlu perhatian serius.
Menurutnya, saat musim banjir, beberapa jembatan kerap terendam sehingga menghambat aktivitas masyarakat.
“Tadi kita lihat jembatan masih perlu penanganan. Kita akan bagi tugas dengan pemerintah daerah mana yang bisa ditangani Pemda. Saya datang ke sini untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, rata-rata soal jembatan.
Kalau musim banjir, masyarakat tidak bisa lewat. Mungkin nanti Pak Bupati dan Dinas PU bisa menghitung kembali ketinggian jembatan, karena ini daerah rawan banjir,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kapuas hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, usulan penanganan ruas Nanga Danau – Nanga Bunut tetap menjadi prioritas, mengingat masih ada sekitar 30 kilometer yang belum tertangani secara maksimal.
Sementara untuk ruas Boyan Tanjung – Nanga Danau, ia menyebut pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam penanganannya.
“Ruas Boyan Tanjung – Nanga Danau bisa ditangani Pemda, namun untuk Nanga Danau – Nanga Bunut kita berharap dukungan dari pemerintah pusat agar bisa kembali ditangani dan diselesaikan secara bertahap,” ucap Bupati.
Penanganan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. (*)
