MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pemerintah Provisi Sumatra Selatan bersama ICRAF menggelar Focus Group Discussion: Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Beston Palembang, kemarin. Penyelenggaraan Konsultasi Publik kali ini ditujukan untuk memaparkan draf Dokumen RAD-KSB Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun, untuk kemudian mendapatkan masukan dan usulan dari para pihak di Provinsi Sumatera Selatan bagi penyempurnaan dokumen.
Forum juga menyepakati hasil-hasil yang telah didiskusikan dalam penyusunan Dokumen RAD-KSB Provinsi Sumatera Selatan tersebut, pada Kamis, 17 November 2022, di Hotel Beston Palembang. Kegiatan melibatkan para pihak dari unsur OPD Provinsi Sulmatera Selatan, Balai Konservasi, TRGD, Asosiasi Pengusaha Sawit maupun Asosiasi Petani Sawit, Akademisi, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, dan lainnya.
“Setelah beberapa tahapan kegiatan, Konsultasi Publik ini diarahkan pada penyempurnaan Dokumen RAD-KSB yang telah disusun, setelahnya akan difinalisasikan dan kemudian di ajukan pada PERGUB untuk menjadi acuan di Sumsel tentang kelapa sawit berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir. Agus Darwa, MSi.
Menurut Agus, ada beberapa tahapan lagi yang harus dilewati untuk menuangkan RADKSB dalam Peraturan Gubernur. Dirinya berharap prosesnya berjalan mulus dan Pergub dapat rampung dalam waktu yang tidak lama. “Untuk mencapai Pergub ada SOP lagi yang perlu kita lewati. Insyaallah paling lama di pertengahan 2023 sudah terbit,” imbuhnya.
Agus Darwa mengatakan, ada 276 perusahaan perkebunan di Sumsel, dan RAD-KSB disusun bukan hanya untuk Dinas Perkebunan ataupun para mitra tetapi juga untuk pihak swasta atau perusahaan perkebunan, karenanya para pengusaha sawit diharapkan tidak hanya menikmati hasilnya, tetapi juga ikut merencanakan, memiliki, dan bertanggung jawab terhadap perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Kita harus sama-sama menata dan mengelola perkebunan sawit agar tidak mencemari lingkungan sekitar, tidak mengganggu sosial budaya, dan bisa merangkul dan memanfaatkan apa yang ada disekitarnya,” tandasnya.
Agus Darwa juga memberikan apresiasinya kepada ICRAF Indonesia yang telah secara terus menerus memfasilitasi dan mendukung penyusunan RAD-KSB Sumsel.
Pertanian dan perkebunan telah menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat Sumsel. Sumsel memiliki potensi SDA yang menggembirakan mulai dari subsektor tanaman pangan, budidaya, peternakan hingga perikanan. Sektor pertanian Sumsel memiliki potensi yang luasnya hampir 10 juta Ha, dan terdapat 3,8 juta Ha untuk subsektor perkebunan di Sumsel yang perlu dikelola secara optimal. Salah satunya adalah komoditi perkebunan kelapa sawit, yang selalu menjadi isu-isu hangat mulai dari persoalan minyak goreng, harga TBS, hingga masalah budidaya yang berkelanjutan dimana kelapa sawit selama ini dianggap sebagai tanaman yang merusak struktur air.
Dengan luasan perkebunan kelapa sawit yang cukup signifikan (lebih dari 1 juta Ha), dibutuhkan perencanaan yang komprehensif untuk dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29 persen secara mandiri.
Karenanya, mandat penyusunan RAD-KSB menjadi peluang bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan para pihak untuk dapat mewujudkan komitmen dan rencana ke depan dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. RAD KSB merupakan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.
Penyusunan RAD KSB di Provinsi Sumatera Selatan tentunya menjadi bagian integral dari pengelolaan lahan yang berkelanjutan dengan pelibatan para pihak, dimana pengelolaan lahan berkelanjutan untuk pengembangan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi menjadi salah satu bagian penting.
Dengan adanya peningkatan iklim usaha komoditas sawit, maka pekebun akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas, terjadi percepatan sertifikasi ISPO, dan pada akhirnya target SDGs juga tercapai.
