MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang agar menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kejujuran, serta berorientasi pada hasil kerja nyata.
Pesan tersebut disampaikan Ratu Dewa saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat di Rumah Dinas Walikota Palembang, Jumat (30/10/2026).
Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni Inspektur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kebudayaan, serta dua camat.
Dalam arahannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk pemberian amanah masyarakat yang harus dijawab melalui kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Jabatan bukan kehormatan untuk dipamerkan, tetapi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Rakyat tidak menilai kita dari jumlah rapat, banner, atau foto kegiatan, tetapi dari apakah layanan menjadi lebih cepat, kota lebih tertib, budaya lebih hidup, dan kehidupan warga lebih baik,” tegasnya.
Ia secara khusus meminta Inspektur yang baru dilantik untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan. Pengawasan harus dilakukan secara tegas dan adil, terutama terhadap pengelolaan keuangan, aset daerah, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga kepatuhan pajak daerah.
Menurutnya, fungsi Inspektorat tidak cukup hanya menemukan kesalahan atau membuat laporan temuan, tetapi harus memastikan setiap persoalan ditindaklanjuti hingga menghasilkan perbaikan nyata.
Ratu Dewa juga menyinggung pentingnya ketelitian dalam penanganan persoalan penagihan PBB-P2 terhadap Yayasan IGM. Ia menilai setiap kebijakan harus didukung kajian komprehensif, data akurat, prosedur yang benar, serta komunikasi publik yang matang agar tidak menimbulkan polemik.
“Saya tidak akan melindungi pejabat yang lalai, dan saya juga tidak akan membiarkan pegawai yang jujur dibiarkan tanpa dukungan,” ujarnya.
Sementara itu, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ratu Dewa meminta agar pelayanan administrasi kependudukan terus diperkuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, pendampingan pasangan usia subur, serta penguatan posyandu sebagai bagian dari upaya membangun kualitas keluarga dan generasi masa depan.
Di sektor kebudayaan, Ratu Dewa meminta Kepala Dinas Kebudayaan menjadikan kekayaan sejarah dan tradisi Palembang sebagai kekuatan pembangunan daerah.
Menurutnya, identitas Palembang yang melekat pada Sungai Musi, Jembatan Ampera, rumah limas, tradisi Melayu, kuliner, seni, hingga sejarah kota harus terus dihidupkan dan tidak hanya ditampilkan dalam kegiatan seremonial.
Ia mendorong kebudayaan masuk ke lingkungan sekolah, ruang publik, serta menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
“Jangan cukup menggelar acara. Ukur hasilnya, berapa seniman yang naik kelas, berapa cagar budaya yang terawat, berapa wisatawan yang datang, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar,” katanya.
Perhatian juga diberikan kepada dua camat yang baru dilantik. Ratu Dewa mengingatkan bahwa camat merupakan ujung tombak pemerintahan yang harus memahami langsung kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Persoalan banjir, sampah, jalan rusak, kemiskinan, hingga konflik antarwarga harus menjadi perhatian serius dan ditangani secara cepat melalui koordinasi dengan lurah serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia meminta camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif turun ke lapangan dan memastikan pelayanan dasar menjangkau masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
“Jangan menunggu masalah menjadi viral baru bergerak. Bergeraklah sebelum warga kecewa. Camat yang baik adalah camat yang dikenal warga bukan karena sering difoto, tetapi karena masalah warga selesai,” tegas Ratu Dewa.
Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan media sosial seluruh OPD di lingkungan Pemkot Palembang.
Ia mengingatkan agar akun resmi pemerintah tidak hanya menjadi tempat memajang dokumentasi kegiatan, foto rombongan, serah terima, maupun swafoto pegawai tanpa informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, media sosial pemerintah merupakan ruang publik yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai hasil kerja dan capaian pelayanan kepada masyarakat.
“Media sosial adalah ruang publik, bukan galeri foto pribadi. Publik tidak butuh tahu siapa yang paling banyak berfoto, publik butuh tahu apa yang telah diselesaikan untuk mereka,” ungkapnya.
Ratu Dewa meminta setiap unggahan OPD lebih mengutamakan hasil kerja, seperti perbaikan jalan, penanganan tunggakan, percepatan pelayanan, penyaluran bantuan, maupun penyelesaian persoalan masyarakat.
Selain itu, setiap publikasi harus dilengkapi data yang jelas, menggunakan foto pendukung yang relevan, menjaga bahasa tetap santun, serta melalui proses verifikasi dan persetujuan pimpinan OPD.
Ia kembali menyinggung kasus viral penagihan pajak terhadap Yayasan IGM sebagai pelajaran penting bahwa kebijakan yang secara substansi dapat dibenarkan tetap berpotensi menimbulkan kontroversi apabila tidak disertai komunikasi publik yang baik.
Karena itu, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dengan Bagian Humas, Inspektorat, serta perangkat daerah terkait sebelum menyampaikan informasi yang bersifat sensitif kepada publik.
Menutup arahannya, Ratu Dewa meminta seluruh pejabat yang baru dilantik maupun jajaran OPD lainnya untuk menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam bekerja.
“Mari kita bangun Palembang yang tertib, berdaya saing, berbudaya, peduli, dan layak diperjuangkan. Saya akan mendampingi yang bekerja benar, tetapi saya juga akan menegur yang lalai. Karena kepercayaan rakyat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata,” pungkasnya.
