MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palembang, Selasa (22/6/2021).
Kedatangan para massa aksi tersebut, memprotes dan mendesak Walikota Palembang Harnojoyo, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Palembang.
Koordinator Aksi, Arifin Kalender mengatakan, pihaknya meminta untuk mengevaluasi Kadinkes Kota Palembang, dimana angka Covid-19 sudah mencapai 4 persen lebih.
Arifin mengatakan, berdasarkan pantauan pihaknya dilapangan bahwa, Kadinkes tidak serius dalam menangani kasus Covid-19 ini, bahkan pihak Kepolisian lah yang banyak tampil di dalam kondisi tersebut.
“Kami juga menanyakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan tim pun menemukan indikasi – indikasi dilapangan banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang belum di bayar masalah insentif, bahkan dipotong,” ujar Ketua MMK Sumsel, Arifin Kalender dalam orasinya.
Arifin menyebut, pihaknya meminta kepada Walikota Palembang, agar segera mengevaluasi Kadinkes, karena sudah 5 kali Plt. Sesuai Undang-undang (UU) No 13 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa syarat untuk Plh dan Plt itu 3 bulan diangkat 2 kali Plt kemudian di definitif.
“Kami menanyakan peran Badan Kesehatan Daerah (BKD) Palembang dimana. Karena tidak ada fungsi sama sekali poinnya untuk segera mengganti Kadinkes sekarang dan langkah kedepan kami akan melakukan aksi unras kembali, jika tidak ada tanggapan dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) sendiri,” ucapnya.
Arifin menuturkan, pihaknya juga meminta Walikota Palembang, memantau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Palembang tersebut, karena pihaknya melihat hampir 70 persen OPD di Palembang, bekerja tidak maksimal semua. Segera di evaluasi atau dipecat.
Sementara Itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan PAD Hukum dan Ham, Altur Febriansyah mengatakan, pihaknya mengucapkan berterima kasih kepada LSM MMK Sumsel, atas aspirasi yang telah disampaikan.
“Aspirasinya sudah kita terima, tuntutan mereka soal kinerja Kadinkes, Covid 19 di Palembang dan adanya indikasi – indikasi penyelewengan dana BOK. Tentunya, kami akan mendalami serta mempelajari dan memanggil Kadinkes Palembang. Untuk turun apa benar aspirasi teman – teman aksi demonstrasi tersebut,” ungkap Altur.
Altur mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada para aksi tersebut terkait pencegahan Covid 19 ini, bekerjanya tidak sendirian, karena pihaknya ada tim yang dibagi, dan terkait ketenagakerjaan pegawai harus ada penyegaran di lingkungan ASN Palembang.
“Kami berharap kota Palembang terus kondusif dan bekerja dengan nyaman. Tapi, kritikan dari masyarakat tentu akan selalu kami terima, karena itu salah satu aspirasi masyarakat untuk memonitor serta memantau pelaksanaan di lingkungan Pemkot Palembang,” katanya.
