MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Mencuat isu adanya Kartu Keluarga (KK) ‘siluman’ belasan warga Desa Kedungwaru menggelar aksi di halaman Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Jumat (28/6/2024) Pagi.
Heru (52), calon wali murid domisili sekitaran patung polisi RT 1 RW 3 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, mengatakan kedatangannya ke SMA Negeri 1 Kedungwaru bersama belasan warga lainnya, karena adanya KK warga pendatang yang kebanyakan berdomisili berjarak radius 50-100 meter dari lembaga tersebut yang mendaftar melalui jalur zonasi dan diterima.
“Kami sempat lakukan protes, kenapa yang kami ini merasa warga asli Desa Kedungwaru berjarak 400 meter dari SMU Kedungwaru justru tidak diterima melalui jalur zonasi? Anehnya, adanya warga pendatang dengan menggunakan KK radius 50-100 meter dari SMA Negeri 1 Kedungwaru justru yang diterima melalui jalur zonasi,” ungkap Heru, dihadapan awak media seusai audiensi bersama Kepala SMA Negeri 1 Kedungwaru di lantai 2 auditorium setempat.
Heru menambahkan, dugaan KK siluman atau lebih dikenal titipan tersebut diduga adanya keterlibatan oknum, sehingga bisa menjadi warga Desa Kedungwaru demi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Sudah ada datanya kok, siapa saja yang menggunakan KK siluman itu dan saya berani untuk mempertanggungjawabkan semua ucapan memang terjadi,” ujarnya.
Tempat sama, Kepala SMA Negeri 1 Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Mohammad Imron Rosyadi mengapresiasi atas kehadiran belasan warga Desa Kedungwaru ke lembaganya untuk menyampaikan keluhan dan keresahannya.
“Kami pun langsung merespon keluhan dan keresahan warga Desa Kedungwaru yang datang. Hal ini sangat baik sekali sehingga semakin terjalin komunikasi dan silaturahmi. Cuma, tadi ada tuntutan dari warga Desa Kedungwaru, misalnya saya harus melanggar aturan atau tidak sesuai dengan juknis saya mohon maaf kepada warga Desa Kedungwaru tidak bisa memenuhinya,” paparnya.
Imron menambahkan dari keresahan dan keluhan warga Desa Kedungwaru terkait mencuatnya KK siluman itu sudah bukan ranah lembaganya.
“Makanya, ada persyaratan peserta didik ditemukan data palsu atau tidak sesuai semisal KK itu larinya kemana tentunya bukan ke sekolah, misalnya KK tidak sesuai itu bukan ranah sekolah untuk melakukan pembatalan karena pada waktu verifikasi kita scan barkot di KK itu aktif,” ujarnya.
Lebih lanjut Imron menjelaskan, mencuatnya KK siluman yang diduga bukan warga asli Desa Kedungwaru itu bukan kewenangan lembaganya untuk menolak dokumen resmi itu.
Munculnya polemik itu, jelas dia, justru ia menyarankan kepada warga yang resah itu melakukan koordinasi dengan Kepala Desa (Kades) Kedungwaru.
“Coba lakukan koordinasi dengan Pak Kades (Desa Kedungwaru), selanjutnya agar mengajukan keberatan ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung). Kalau Dukcapil melakukan pencabutan KK itu, maka secara otomatis siswa yang masuk SMA Negeri 1 Kedungwaru melalui jalur zonasi dengan menggunakan KK tersebut bisa batal,” terangnya.
Menurut dia, pihaknya tergantung dari hasil warga Desa Kedungwaru meminta verifikasi KK dari Dukcapil Tulungagung, jika sudah ada pembatalan dirinya mempersilahkan Kades untuk mengajukan permohonan, agar warga yang berada di sekitar SMA Negeri 1 Kedungwaru bisa diterima untuk mengisi kekosongan pagu yang sudah dibatalkan.
“Pada intinya, permohonan itu dialamatkan kepada Dinas Pendidikan baik itu Cabang Dinas Tulungagung atau ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tembusan ke saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tulungagung. Setelah itu, saya tinggal menunggu kalau memang Dinas Provinsi Jawa Timur menyetujui, maka kami tinggal mengakomodasi, kita hanya pelaksana,” pungkasnya.
