BERITA TERKINI

Menjaga Integritas Pemilu, Polda Papua Barat bentuk Satgas Anti Politik Uang

×

Menjaga Integritas Pemilu, Polda Papua Barat bentuk Satgas Anti Politik Uang

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO,FAKFAK – Polda Papua Barat membentuk satgas anti politik uang, yang melibatkan Dit Reskrimsus, Dit Reskrimum, Gakkummdu Propinsi, Kasat Reskrim jajaran dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Papua Barat serta Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongky Isgunawan,S.I.K. kepada media Nasional ini pada Selasa, (13/2/2024).

“Ini sangat penting untuk memastikan berjalannya proses Pemilu dengan baik,” ujar Ongky Isgunawan

“Kami ingin menjadikan segala sesuatu lebih terang dan tidak ada ruang untuk kebohongan di antara kita,” sambung mantan Kapolres Fakfak ini.

Ongky Isgunawan menjelaskan, Satuan Tugas Anti Politik Uang akan fokus untuk menjaga integritas Pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik uang dengan melibatkan banyak komponen, tidak terkecuali lembaga penyelenggara Pemilu.

“Satgas dibentuk dalam rangka menciptakan pemilu yang tertib, bermartabat, dengan jujur dan adil seperti yang dicita-citakan dalam undang-undang,” ujar Kabid Humas Ongky Isgunawan

Lebih lanjut dikatakanya, Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini akan lebih fokus pada upaya preventif. Upaya pencegahan akan menjadi fokus utama, dan langkah-langkah penegakan hukum akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Salah satu langkah preventif yang diambil adalah menempatkan anggota Satgas di wilayah-wilayah yang terindikasi sebagai tempat terjadinya politik uang.

“Kami tempatkan anggota satgas di TPS-TPS untuk mengawasi, memonitor serta akan melakukan penindakan dan penegakkan hukum secara berjenjang apabila kami temukan indikasi terjadinya politik uang,” tegas Ongky Isgunawan

Polri juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang dilarang selama penyelenggaraan Pemilu, termasuk praktik politik uang.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan praktik politik uang dapat ditekan dan Pemilu dapat berlangsung dengan lebih adil dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.  (Mokshen)