MATTANEWS.CO, BANDUNG – Kritik tajam terhadap ketimpangan kebijakan negara kembali mencuat. Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Taufiqurohman, menyoroti langkah cepat pemerintah dalam mengangkat pegawai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara pada saat yang sama guru madrasah masih hidup dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan, Senin (26/01/2026)
Dalam pernyataannya, Ahmad menjelaskan bahwa pengangkatan pegawai MBG menunjukkan kecepatan negara dalam mengamankan program prioritas. “Sebagai pengamat kebijakan publik, saya melihat pengangkatan pegawai Program Makan Bergizi Gratis sebagai bukti kecepatan negara dalam mengamankan program prioritas. Pemerintah bergerak cepat, menetapkan status kepegawaian, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, negara hadir secara utuh dan tanpa ragu,” ujarnya.
Namun, tegas Ahmad, sikap negara berubah ketika berhadapan dengan guru madrasah. Ia menyebut ribuan guru yang telah lama mengabdi justru masih hidup dalam ketidakpastian.
“Ribuan pendidik yang telah lama mengabdi masih hidup dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan. Mereka setia hadir di ruang kelas setiap hari, sementara negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin hak dasar mereka,” paparnya.
Ahmad menilai problem ini bukan sebatas urusan administrasi, melainkan persoalan arah kebijakan negara.
“Situasi ini tidak dapat dipahami sebagai sekadar persoalan administrasi. Ini adalah soal arah dan keberpihakan kebijakan. Madrasah telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Guru madrasah memikul tanggung jawab ganda, yakni mencerdaskan akal dan membentuk akhlak. Sayangnya, pengakuan normatif tersebut belum diterjemahkan menjadi kebijakan kepegawaian yang adil,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, selama bertahun-tahun guru madrasah dibiarkan menggantung oleh negara. “Kewajiban mereka pasti, beban kerja mereka nyata, tetapi hak mereka terus tertunda. Negara terjebak dalam kerumitan birokrasi lintas kementerian dan kehilangan keberanian politik untuk mengambil keputusan yang berpihak,” tambahnya.
Ahmad menilai paradoks kebijakan pemerintah kini tampak jelas. Negara tegas dan cepat mengurus aparatur baru, tetapi lamban menuntaskan ketimpangan lama yang dialami guru madrasah.
Ketimpangan ini, menurutnya, berbahaya bagi masa depan pendidikan. “Guru adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia. Ketika fondasi tersebut dibiarkan rapuh, kualitas pendidikan ikut terancam. Tidak ada pembangunan manusia yang kokoh jika para pendidiknya hidup dalam ketidakpastian,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
“Program tersebut penting dan relevan. Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan legitimasi moral jika dijalankan dengan mengabaikan keadilan bagi pendidik yang telah lama mengabdi,” tegas Ahmad.
Menurutnya, negara tidak boleh hadir secara selektif. “Kehadiran negara tidak cukup diwujudkan melalui program baru, sementara persoalan lama dibiarkan berlarut. Kehadiran negara harus dirasakan secara adil oleh seluruh pelayan publik, termasuk guru madrasah,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ahmad menyampaikan pesan keras bahwa keberhasilan kebijakan publik bukan diukur dari kecepatan peluncuran program, melainkan kemampuan negara menyelesaikan ketimpangan struktural.
“Selama guru madrasah masih menunggu kepastian, klaim kehadiran negara akan terus dipertanyakan,” tutupnya.(*)
