MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Gebyar Laksan, dihadiri Herman Deru selaku Gubernur Sumsel, Ratu Tenny Leriva, Samantha Tivani serta para tamu undangan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat Sumsel, dimana acara berlangsung selama 3 hari 15-18 Maret 2025 di Kantor OJK Sumsel, Senin (18/3/2025).
Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendorong pemanfaatan produk serta layanan keuangan berbasis syariah di provinsi Sumsel.
Menurut Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto dalam pidatonya menegaskan, bahwa keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar, namun hingga kini masih belum tergarap secara optimal.
“Aset, kekayaan, dan kedermawanan umat Islam itu luar biasa besar, tetapi pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sudah cukup besar, secara nasional baru berada di peringkat delapan dengan pertumbuhan kurang dari 10%,” ujarnya.
Menurut Arifin, momentum Ramadhan harus dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat agar lebih memahami dan menggunakan layanan keuangan syariah, saat ini, masih banyak yang hanya menabung tanpa memanfaatkan berbagai produk investasi dan keuangan lainnya.
“Dalam hal ini OJK Sumsel, terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami lebih dalam konsep ekonomi syariah yang lebih luas,” terang Arifin.
Arifin menjelaskan, masih ada beberapa tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah, salah satunya adalah persepsi masyarakat yang masih terbatas. “Banyak yang mengira bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam, padahal bank syariah bisa digunakan oleh semua golongan,” tegasnya.
Masih banyak yang menganggap bank syariah hanya sekadar mengganti istilah konvensional dengan istilah syariah tanpa memahami perbedaan mendasar dari sistemnya, ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip utama yang membedakannya dari ekonomi konvensional, antara lain yakni anti riba, Keuangan syariah menolak unsur riba dan mengedepankan transaksi yang adil sesuai prinsip syariah.
“Maslahat bagi Umat dimana Produk keuangan syariah tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial seperti wakaf, zakat, dan infak dan Prinsip Bagi Hasil yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi membagi risiko dan keuntungan secara adil,” paparnya.
Diakuinya, prinsip ini membuat keuangan syariah lebih stabil dalam jangka panjang, dirinya mencontohkan bagaimana perbankan syariah tetap bertahan saat krisis keuangan global melanda, sementara banyak bank konvensional mengalami kesulitan.
“Ini membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki daya tahan yang kuat terhadap guncangan ekonomi,” terangnya.
Untuk mempercepat inklusi keuangan syariah, OJK Sumsel mendorong masyarakat agar mulai menggunakan produk-produk berbasis syariah, dalam kehidupan sehari-hari, salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memastikan bahwa setiap orang, selain memiliki rekening bank konvensional, juga memiliki rekening syariah, dengan begitu mereka bisa mulai terbiasa bertransaksi menggunakan sistem keuangan syariah.
‘Selain tabungan, layanan keuangan syariah juga mencakup berbagai produk seperti investasi syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan syariah, sementara itu di sektor bisnis, OJK Sumsel mendorong agar lebih banyak pelaku usaha yang menggunakan skema pembiayaan syariah dalam mengembangkan usahanya,” harapnya.
Arifin juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mempercepat adopsi keuangan syariah, misalnya, aplikasi perbankan syariah saat ini sudah menyediakan fitur untuk pembayaran zakat, infak, dan wakaf secara langsung. Ini adalah bentuk inklusi keuangan syariah yang lebih luas, bukan hanya sekadar menabung.
Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan keuangan syariah. Oleh karena itu, OJK Sumsel menggandeng Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbagai program edukasi dan literasi keuangan syariah.
“Kami mengundang langsung Pak Gubernur Sumsel karena Pemprov memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM berbasis syariah serta memperkuat sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah,” tegasnya.
