BERITA TERKINIHEADLINEHUKUM & KRIMINALNUSANTARA

Operasi Gabungan Dishub Kota Malang Sasar Jukir Liar

2
×

Operasi Gabungan Dishub Kota Malang Sasar Jukir Liar

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, MALANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memperketat pengawasan parkir di sejumlah kawasan perkotaan. Melalui operasi gabungan pada Sabtu (21/11/2026) malam, petugas menyisir lokasi rawan pelanggaran dan menindak juru parkir (jukir) yang mengabaikan aturan.

Operasi tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, Satpol PP, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tim gabungan menyasar jukir ilegal, jukir resmi yang menunggak retribusi, hingga pengendara yang memarkir kendaraan sembarangan.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan tim gabungan menyisir empat kawasan strategis. Petugas mendatangi Kayutangan Heritage, Jalan Semeru, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat).

“Semalam kita melakukan operasi di Kayutangan, Jalan Semeru, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno Hatta (Suhat),” ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2026).

Pelanggaran Parkir Muncul di Kayutangan dan Jalan Veteran

Di kawasan Kayutangan Heritage, petugas menemukan jukir yang membiarkan kendaraan roda dua menggunakan area khusus kendaraan roda empat.

Petugas langsung meminta penjelasan kepada jukir tersebut. Ia berdalih bahwa pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya sendiri tanpa mengikuti arahan jukir.

“Di Kayutangan itu, yang sebelah kiri itu kan untuk roda empat, tapi sama jukir ditempati kendaraan roda dua. Ketika diamankan, jukir mengaku bahwa kendaraan itu diparkir sendiri oleh pemiliknya,” jelas Rahmat.

Meski menerima penjelasan tersebut, petugas tetap mencatat identitas jukir untuk menelusuri tanggung jawabnya. Dishub juga memanggil yang bersangkutan agar datang ke kantor pada Senin (23/11/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berbeda dengan Kayutangan, petugas menemukan persoalan pengelolaan parkir di Jalan Veteran. Sebuah kafe tidak menyediakan jukir, tetapi pengunjungnya menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraan.

Kondisi itu mengganggu fungsi jalan dan berpotensi menghambat arus lalu lintas. Karena itu, petugas langsung menyerahkan surat teguran kepada pengelola kafe.

Dishub meminta pengelola memenuhi panggilan pada Senin (23/11/2026). Pengelola juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup agar kendaraan pengunjung tidak memenuhi bahu jalan.

Dishub Hentikan Perpanjangan Izin Parkir di Bahu Jalan Suhat

Operasi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta berlangsung lebih alot. Petugas bahkan sempat beradu argumen dengan sejumlah pelaku usaha dan jukir mengenai tanggung jawab penyediaan lahan parkir serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Rahmat menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas parkir bagi konsumennya. Mereka harus mengelola kebutuhan parkir tanpa mengorbankan fungsi bahu jalan maupun kelancaran lalu lintas.

Sejalan dengan penegasan tersebut, Dishub menolak permohonan perpanjangan izin pemanfaatan bahu jalan dari sekitar tiga hingga empat pelaku usaha di kawasan Suhat.

Rahmat menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang dahulu memberikan izin setelah menerima rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat itu, kawasan tersebut belum memiliki bangunan trotoar.

Kini, keberadaan trotoar mengubah kondisi tata ruang jalan. Selain itu, status Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalur provinsi membuat pemanfaatan ruang jalan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Izin itu kita keluarkan setelah ada rekomendasi dari Pemprov, ketika dulu belum ada trotoar. Sekarang tidak kita perpanjang karena sudah ada bangunan trotoar, karena di Suhat itu jalur provinsi,” terangnya.

Dishub Siapkan Denda Maksimal Rp10 Juta bagi Jukir Nakal

Dishub tidak berhenti pada teguran lapangan. Instansi tersebut juga menyiapkan penindakan hukum terhadap jukir yang terbukti melanggar ketentuan perparkiran.

Rahmat menyebut Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai landasan penegakan aturan. Melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pelanggar menghadapi ancaman denda maksimal Rp10 juta.

“Sembari nunggu Peraturan Wali Kota (Perwal), kita acuan pada Perda Nomor 2 Tahun 2026. Jukir nakal akan kita denda maksimal Rp10 juta, itu sesuai Perda,” tegasnya.

Selain pelanggaran teknis, Dishub turut menyoroti persoalan setoran retribusi. Data instansi tersebut mencatat 758 jukir resmi beroperasi di Kota Malang.

Namun, sekitar 20 persen dari total jukir tersebut belum menyetorkan retribusi sesuai kewajibannya. Angka ini menunjukkan bahwa kepatuhan pengelolaan parkir masih membutuhkan pengawasan lebih ketat.

Dishub pun terus memperkuat pengendalian di lapangan. Langkah tersebut bertujuan memastikan jukir menjalankan tugas sesuai aturan dan pelaku usaha menyediakan fasilitas parkir secara mandiri.

Pada akhirnya, penertiban ini bukan sekadar persoalan penindakan jukir. Pemerintah Kota Malang ingin menjaga fungsi ruang jalan, meningkatkan kepatuhan retribusi, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.

Penulis: M Solikin
Editor: Selfy