MATTANEWS.CO, KARAWANG – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., menekankan pentingnya sinergitas antara Korps Adhyaksa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal transparansi dana desa.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda optimalisasi program “Jaga Garda Desa” bersama DPC ABPEDNAS Kabupaten Karawang, yang dirangkaikan dengan kegiatan Safari Ramadan di Karawang. Rabu (11/03/2026).
Reda Manthovani, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memberdayakan BPD dalam memonitor kinerja perangkat desa, khususnya dalam tata kelola keuangan.
Dalam penjelasannya, Reda menyebutkan bahwa sistem pertanggungjawaban kepala desa saat ini telah terintegrasi melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang terkoneksi langsung dengan aplikasi Jaga Desa.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa pemantauan digital saja tidak cukup.
“Di aplikasi itu hanya berupa angka-angka. Realisasinya belum kelihatan. Oleh karena itu, kami menggandeng teman-teman BPD untuk membantu para Kajari mengecek fisik atau realisasi program di lapangan.
Tujuannya bukan mencari kesalahan, melainkan perbaikan,” ujar Reda.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada penyimpangan bersifat fiktif. Berdasarkan data nasional, terdapat 535 kepala desa yang tersangkut masalah hukum.
Sementara untuk wilayah Karawang, tercatat hanya satu kasus. Reda berharap melalui pengawasan konkret ini, angka tindak pidana korupsi (Tipikor) di tingkat desa dapat ditekan secara signifikan.
Disisi lain, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menyambut baik inisiatif penguatan fungsi BPD ini. Menurutnya, BPD memiliki peran sentral karena setiap kebijakan pembangunan desa harus melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
“Kehadiran Pak Jamintel beserta jajaran memberikan semangat bagi keluarga besar ABPEDNAS di Karawang. Kami berharap dengan tata kelola anggaran yang bijak, pembangunan desa dapat berjalan sesuai aturan dan mendukung cita-cita ketahanan pangan nasional, di mana Karawang menjadi salah satu lumbung padi dan perikanan,” kata Bupati Aep.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya:
Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. (Kajati Jawa Barat), Dedy Irwan Virantama, S.H., M.H. (Kajari Karawang), Ir. H. Indra Utama (Ketua Umum DPP ABPEDNAS), Apsari Dewi, S.H., LL.M., Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Semeru, S.H., M.Hum, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, dan Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Subang.
Selain diskusi mengenai pengawasan desa, kegiatan juga diisi dengan agenda organisasi dan sosial, antara lain:
Penyerahan Kartu Anggota ABPEDNAS se-DPC Karawang.
Prosesi Simbolis pemakaian seragam anggota baru.
Penyerahan Bantuan alat peraga pendidikan.
Sosialisasi Pemutakhiran Data anggota.
Kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama sebagai bentuk penguatan tali silaturahmi antarlembaga di bulan suci Ramadan.
Dengan adanya program ini, diharapkan para kepala desa tidak lagi merasa dana desa sebagai uang pribadi, melainkan amanah untuk pembangunan masyarakat secara luas.***
