MATTANEWS.CO, OKI – Enam jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) disebut panggung penting bagi Bupati Muchendi Mahzareki dalam menata ulang arah birokrasi di masa pemerintahannya. Di balik proses seleksi terbuka yang berlangsung, sesungguhnya merupakan upaya pembentukan ulang mesin kekuasaan di level birokrat.
Sebanyak 25 aparatur sipil negara (ASN) berasal dari internal Pemkab OKI melaju ke tahap berikutnya untuk mengisi enam posisi kunci. Dari 31 peserta yang mendaftar, empat ASN dari luar daerah masing-masing dari Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumsel dinyatakan gugur di tahap administrasi.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPSDM) mengatakan Proses seleksi berjalan sesuai jadwal. Tercatat pada 23–24 Oktober lalu pihaknya sudah melakukan asesmen secara daring. Proses seleksi ditargetkan rampung pada akhir November mendatang.
Enam jabatan eselon II ini sendiri menjadi bagian utama dalam mengukuhkan kelengkapan penggerak arah Kepemimpinan Muchendi-Supriyanto di tahun awal pemerintah.
Antonius Leonardo mengungkapkan, enam jabatan yang dilelang yakni Sekretaris DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Dinas Perizinan.
“Setiap jabatan telah memenuhi kuota minimal empat peserta, bahkan beberapa dinas diminati hingga tujuh orang. Ada juga empat peserta yang melamar dua jabatan sekaligus,” katanya Senin (27/10).
Tahapan selanjutnya sesi wawancara oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk menentukan tiga nama dengan perolehan nilai tertinggi sebagai referensi bagi Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK),
“Dengan serangkaian hasil seleksi, Bupati hanya menetapkan satu nama terbaik yang ia anggap layak untuk menempati pos perangkat daerah,” ujarnya.
Seleksi terbuka dianggap banyak pihak sebagai proses penting dalam pembentukan “gerbong” birokrasi Muchendi Mahzareki-Supriyanto. Duet kepemimpinan yang dikenal dengan sebutan MURI itu akan dihadapkan pada tantangan membangun sistem pemerintahan efisien tanpa kehilangan kesinambungan birokrasi.
Bila sebelumnya Bupati Iskandar dikenal membangun pondasi birokrasi yang cenderung stabil selama dua periode. Kini, Muchendi berusaha menegaskan identitas kepemimpinan sendiri dengan corak yang lebih muda, adaptif, dan menekankan kinerja berbasis hasil.
Berbeda dengan penetapan pejabat sebelumnya. Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten OKI Hamadi mengatakan rotasi di awal masa kepemimpinan merupakan cermin dari arah kekuasaan daerah—siapa yang dipercaya, siapa yang digeser, dan siapa yang dibiarkan bertahan.
“Dalam banyak kasus di tingkat lokal, seleksi terbuka sering kali menjadi arena pertemuan antara profesionalisme dan politik. Dengan kata lain, mekanisme meritokrasi harus berjalan berdampingan dengan kalkulasi loyalitas,” terangnya.
Dengan seleksi tersebut, Muchendi sedang membangun orkestrasi kepemimpinan. Di sinilah tokoh muda asal partai Demokrat itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. Apakah hasil seleksi ini benar-benar akan melahirkan pejabat yang murni berkompetensi. Serdiri membantunya mengamankan stabilitas pemerintahan, atau malah menetapkan pilihan lainnya yang justru mengokohkan barisan para loyalis sebagai ajang bebas balas budi.
Dalam kurun hampir satu tahun pemerintahannya, Muchendi dinilai menampilkan gaya yang berbeda. Respon cepat, komunikatif, dan berupaya menembus struktur birokrasi yang semula berlangsung kaku, menjadi kelompok punggawa birokrat tangguh yang selaras dengan arah politik, menuntaskan janji kampanye, namun juga dituntut harus gesit menghadapi tantangan modernisasi daerah.
Diteruskan Hamadi, seleksi enam jabatan strategis ini bisa menjadi ujian awal. Bila transparansi dijaga dan hasilnya mencerminkan kompetensi, Muchendi bisa memperkuat legitimasi moral sebagai pemimpin reformis di daerah. Namun bila proses ini hanya menjadi formalitas dari kalkulasi politik, maka orkestra birokrasi itu akan kehilangan nada barunya sebelum sempat dimainkan.
“Yang jelas, enam kursi ini bukan sekadar posisi jabatan semata, Mereka adalah poros kekuasaan administratif sekaligus sebagai pengendali ritme pemerintahan. cerminan bagaimana Muchendi mengatur harmoni antara kepemimpinan, loyalitas, dan perubahan,” tandasnya.
