MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Program pemerintah pusat yakni Perhutanan Sosial, sudah dikebut sejak tahun 2014.
Program tersebut, memberikan angin segar bagi konflik agraria yang sejak puluhan tahun. Yang turut merugikan masyarakat, dari sebagai pihak minor.
Masyarakat mulai bisa memiliki dan menggarap lahan di kawasan hutan, dengan mengantongi SK PERHUTANAN SOSIAL sesuai dengan fungsinya.
Hal tersebut dibahas di Forum Group Discussion (FGD), bertema ‘Menjawab Tantangan dan Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumsel, di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumsel, Sabtu (11/9/2021).
Diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Ramanda N Kiemas, setelah bergulir selama tujuh tahun, program PERHUTANAN SOSIAL masih kurang optimal.
Terutama minimnya dorongan politis, di sektor legislasi dan pengawasan para anggota DPRD dan juga peran serta pemerintah daerah.
Menurutnya, PDI Perjuangan DPD Sumsel mencoba mengakselerasi salah satu program yang sangat mewakili Nawacita. Yang juga digaungkan Presiden RI Joko Widodo, lewat program PERHUTANAN SOSIAL.
