MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) ingin menyamakan frekuensi mengenai infrastruktur, khususnya dalam bidang kebinamargaan dengan kabupaten/kota.
Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru usai Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Sumsel di Graha Bina Praja Pemprov, Senin (19/9/2022).
“Saat ini sudah menuju normal, infrastruktur harus kita utamakan lagi khususnya pada bidang kebinamargaan setelah dua tahun kemarin kita refocusing. Anggaran dibelokkan untuk pencegahan dan penanganan Covid atas perintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, kenyamanan jalan nasional dan provinsi sudah baik. Angkanya di atas 90 persen, sementara jalan di kabupaten/kota masih kecil.
“Jalan di kabupaten/kota hanya 52 persen, kita ingin tahu apakah ada kesalahan orientasi belanja di daerah, kenapa berbeda dengan kita. Saya minta itu dibedah lagi, ada Bappeda kabupaten/kota disini untuk menemukan masalahnya dimana. Pembangunan tidak boleh tidak satu frekuensi, karena Sumsel itu satu,” katanya.
Saat ini, kemantapan jalan nasional pada survei 2021 lalu 92,06 persen. Sedangkan jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 93,94 persen.
“Memang rata-rata kabupaten/kota terkendala keuangan, makanya jika ada kendala nanyi biar Pemprov yang back up. Mana yang jadi super prioritas,” jelasnya.
Darma Budhy, Asisten II Setda Provinsi Sumsel mengungkapkan, beberapa pembangunan jalan yang dilakukan daerah tidak pada tempatnya.
“Seperti membuat jalan baru, sementara jalan lama tidak terurus. Mestinya tidak seperti itu, kembalikan perencanaan ke Bappeda, agar bisa terintegrasi dan sinkronisasi,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa daerah yang membuka akses baru membuat kemantapan jalan turun akibat bertambahnya panjang jalan yang ditangani pemkab/pemkot.
“Belum lagi jalan rusak yang tidak tertangani,” tambahnya.
Pemprov Sumsel, katanya, juga akam mendapat tambahan beban jalan dari sebelumnya 1.513 Km menjadi 2.200-an Km. Bertambah 700-an Km.
“Ini salah satu bentuk intervensi kita, bantu meringankan bebam kabupaten/kota. Penyebaran 700-an Km itu tersebar di berbagai daerah,” ungkapnya.
Ia menyebut, kemantapan jalan di daerah juga berpengaruh terhadap transportasi dari tiap daerah. Imbasnya adalah inflasi, tak hanya faktor BBM saja. Kerusakan jalan yang terjadi, membuat waktu tempuh dari satu daerah ke daerah lain menjadi lebih panjang.
“Mayoritas yang dikeluhkan jalan rusak, bukan sempit. Mengatasinya dengan pemeliharaan, karena tidak memakan anggaran besar seperti membangun jalan baru, juga pekerjaannya lebih cepat,” jelas Budhy.
Menurutnya, pembangunan jalan baru di beberapa daerah terpantau ketika Gubernur melihat dari helikopter. Banyak spot-spot jalan baru yang tidak terkoneksi satu sama lain.
“Banyak terjadi jalan yang saling tidak tersambung di kabupaten/kota karena tak disinkronkan. Padahal, kepala daerah punya RPJMD,” katanya.
Ia menyebut, faktor tidak tersambungnya jalan ini karena adanya pokok pikiran (Pokir) dari Anggota Legislatif.
“Seharusnya Pokir menunjang RPJMD. Keinginan Gubernur, DPRD menyesuaikan Pokir dan program daribkepala daerah melalui Bappeda. Jangan sampai terjadi dalam RPJMD pemvangunan di titik ini, tapi pembangunan jalan di tempat lain,” tukasnya.
