Reporter : Rachmat
KAYUAGUNG, Mattanews.co – Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Badan Publik Harry Putra menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir ( KPU OKI) tidak cermat dalam menganggarkan sejumlah kegiatan. Ia juga mengungkapkan, publik berhak mendapatkan informasi terkait penggunaan anggaran Pemilu.
Harry berpendapat, keluhan kurang biaya distribusi logistik pemilu 2019 tidak mesti terjadi jika lembaga penyelenggara Pemilu daerah ini memiliki skala prioritas kegiatan dengan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
Meskipun diakuinya, sejumlah agenda lain sama pentingnya, namun ia menyebutkan, selain membutuhkan biaya tinggi, kegiatan sosialisasi ini juga dinilainya tidak efisien.
“Sebut saja, mulai dari kegiatan sosialisasi ke berbagai sekolah, Pentas Seni, Konser Musik, hingga Jalan Sehat, dapat dipastikan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hasilnya pun tidak signifikan, jangankan diketahui masyarakat luas, teman-teman wartawan pun terkadang kecolongan dengan acara KPU ini,” ungkapnya di Kayuagung, Jumat (11/04/2019).
Lebih jauh dikatakannya, beraneka ragam bentuk sosialisasi seharusnya dapat berlaku efisien dengan memetakan kelompok sasaran sosialisasi. Misalnya, untuk pemilih pemula, sosialisasikan disekolah yang melibatkan guru masing-masing yang sebelumnya dibekali pengetahuan dasar Pemilu.
“Cara ini bukan saja efektif, namun juga menghemat tenaga KPU yang harus persiapkan energi untuk berjibaku menyelenggarakan Pemilu,” urainya.
Dirinya menuding, permintaan tambahan dana distribusi ke Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjelang H-6 Pemilu, tidak ubahnya seperti memaksakan kehendak, yang tidak bisa ditolak pihak luar, kecuali harus memenuhi keinginan KPU.
“Kita sayangkan sikap KPU seperti ini. Kenapa baru mengungkapkan kekurangan dana distribusi disaat beberapa hari lagi pemilu dilaksnakan,” cecarnya.
Selain waktu Pemilu hanya tinggal beberapa hari lagi, ia membayangkan perhelatan pesta demokrasi dipastikan terancam batal dilaksanakan, seandainya Pemerintah Kabupaten OKI tidak dapat membantu memberikan dana.
Ia beranggapan, atas nama kelancaran pemilu di OKI, akhirnya, Pemkab tersandera oleh kepentingan KPU. Pemkab sendiri, lanjutnya, mau tidak mau harus menyiapkan dana tambahan bagi keperluan distribusi.
“Beruntung, Pemkab cukup bijak dalam hal ini. Jadi kesan yang ditangkap publik, daripada logistik bisa pergi tanpa bisa pulang kembali, mendingan dituruti saja,” selorohnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Deri Siswandi mengeluhkan kekurangan dana distribusi logistik. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu di Kantor Bupati OKI, Kamis (11/04/2019) kemarin.
Dikatakan Deri, pada pemilu 2014 lalu, anggaran logistik mencapai Rp.2,8 Miliar untuk empat jenis pemilu, sedangkan di tahun 2018 yang hanya mendistribusikan 2 jenis surat suara dianggarkan Rp2, 6 Miliar.
“Anggaran Tahun 2019 hanya Rp.1,8 Miliar saja. Dikhawatirkan logistik pegi pacak, balek berejo (Bisa Pergi, pulang belum tentu bisa-Red),” imbuhnya.
Editor : Anang
