MATTANEWS.CO, PALI – Tekanan ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli PALI (MPP) akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) resmi menyetujui tuntutan massa aksi untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi 40.499 warga, yang sebelumnya dinonaktifkan sejak 01 Januari 2026.
Perlu diketahui, kesepakatan itu tercapai setelah aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar pada Senin (19/01/26) di Kawasan Simpang Lima hingga di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI. Aksi yang berlangsung tertib dan damai tersebut menjadi titik balik perjuangan masyarakat mempertahankan hak dasar di bidang kesehatan.
Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, mengatakan Pemkab PALI berjanji akan mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dalam waktu maksimal 10 hari ke depan.
“Kalau dari kami Pemkab PALI, tentu inginnya secepat mungkin. Namun karena proses aktivasi berada di pihak BPJS, maka disepakati maksimal 10 hari. Syukur-syukur bisa kurang dari itu,” ungkap Iwan Tuaji di hadapan massa aksi damai.
Ditempat yang sama, Koordinator Aksi Masyarakat Peduli PALI, Abu Rizal, menegaskan bahwa diterimanya tuntutan tersebut merupakan kemenangan rakyat PALI.
“Ini adalah kemenangan rakyat. Tapi perjuangan belum selesai. Kami akan terus mengawal keputusan ini sampai BPJS Kesehatan benar-benar aktif kembali untuk 40.499 warga PALI,” tegas Abu Rizal dengan lantang.
Lebih lanjut dikatakan Rizal ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat PALI yang telah turun ke jalan serta menjaga aksi tetap tertib dan damai.
Senada dengan itu, Wisnu Dwi Saputra, selaku koordinator aksi lainnya, menegaskan bahwa keberhasilan ini membuktikan kekuatan suara rakyat ketika bersatu.
“Hari ini rakyat PALI membuktikan bahwa kebijakan yang keliru bisa diluruskan dengan cara konstitusional. Ini bukan soal kelompok tertentu, tapi soal hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan. Kami minta Pemkab PALI benar-benar menepati janji dan tidak mengulang kebijakan serupa di masa depan,” tutur Wisnu.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap membuka ruang komunikasi, namun tidak segan kembali turun ke jalan jika komitmen tersebut tidak direalisasikan.
Aksi demonstrasi sendiri dimulai sejak pukul 09.00 WIB di Kawasan Simpang Limo. Setelah menyampaikan orasi, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD PALI untuk melanjutkan unjuk rasa.
Di depan Kantor DPRD PALI, massa aksi diterima langsung oleh Wakil Bupati PALI, unsur Pimpinan dan Anggota DPRD PALI, Kapolres PALI, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.
Salah satu perwakilan masyarakat, Mariana, turut menyampaikan rasa terima kasih atas keputusan yang diambil Pemkab PALI.
“Kami hanya ingin berobat tanpa rasa takut. Terima kasih karena akhirnya suara kami didengar,” ungkapnya dengan haru.
