MATTANEWS.CO, JAMBI – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di kawasan Citra Land NGK, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (13/02/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Pangan Murah serentak nasional yang diinisiasi Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Program ini juga menjadi bentuk dukungan Pemkot Jambi terhadap Asta Cita Presiden dalam penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.
Mengusung tema “GPM Kota Jambi Bahagia Kolaborasi”, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, unsur Forkopimda Kota Jambi, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jambi Roby Fathir, Direktur Keanekaragaman Pangan Rini Syawal, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menyampaikan bahwa GPM merupakan langkah konkret pemerintah dalam menekan dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat serta memastikan kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
“GPM akan kami laksanakan secara rutin hingga Idul Fitri atau selama bulan suci Ramadan, dan direncanakan digelar setiap minggu. Ini untuk memastikan akses pangan tetap cukup dan terjangkau, terutama pada momen Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.
Diza menegaskan, Pemkot Jambi berkomitmen mendukung program nasional ketahanan pangan. Melalui 11 program prioritas daerah, pemerintah menjamin ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau guna mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan GPM yang baik tidak hanya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Stabilitas harga mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung perdagangan lokal, dan menjaga kelancaran roda perekonomian di Kota Jambi,” tegasnya.
Ia berharap melalui GPM, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal dan keberlanjutan usaha pertanian di Kota Jambi, sejalan dengan program prioritas Kota Tangguh dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok.
Wawako Diza juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga mitra strategis seperti Bulog, Indogrosir, Toko Daging Indonesia, serta seluruh OPD terkait.
“Saya meyakini keberhasilan pengendalian stok dan harga pangan tidak lepas dari kolaborasi dan sinergi semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa GPM serentak ini merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah guna memastikan masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga ekonomis.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi instrumen nyata dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan rilis BPS, laju inflasi Provinsi Jambi pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,35 persen, dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai penyumbang utama sebesar 1,39 persen.
Menurutnya, Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi, yang menargetkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok sebagai indikator indeks ketahanan pangan.
“Karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan,” tutup Wagub.
Sebagai informasi, guna memastikan harga di lapangan tetap sesuai ketentuan dan tidak terjadi praktik permainan harga, di Kota Jambi telah dibentuk Satgas Saber (Sapu Bersih) oleh Badan Pangan Nasional, dengan Kapolresta Jambi sebagai Ketua dan Wali Kota Jambi sebagai Ketua Pengarah.
Kehadiran pemerintah melalui GPM ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan pelaku usaha menjalankan perdagangan sesuai aturan dan regulasi, termasuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET).
