MATTANEWS.CO, JAMBI — Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program, mulai dari penguatan peran Posyandu, Program Makanan Bergizi, pendirian Sekolah Rakyat, hingga pengembangan Koperasi Desa (Kopdes).
Hal ini disampaikan Al Haris usai melantik pengurus Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi masa bakti 2025-2030 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (21/4/2025).
Menurut Al Haris, Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam upaya pencegahan stunting. Pemerintah pusat, katanya, kini kembali menegaskan peran strategis Posyandu yang selama ini dinilai kurang maksimal di sejumlah daerah.
“Posyandu jangan hanya aktif saat ada lomba. Kita ingin ke depan lebih konkret, fokus pada kesehatan ibu, bayi, dan pencegahan stunting,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Program Makanan Bergizi Gratis, meski diakui Al Haris, pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah. Identifikasi anak-anak kurang gizi di sekolah juga akan diperkuat.
Tak hanya soal kesehatan, pemerintah juga menargetkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program Sekolah Rakyat akan dibangun di seluruh kabupaten/kota, mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK.
“Data dari bupati dan wali kota sudah dikirimkan ke Kementerian Sosial. Targetnya satu sekolah per kabupaten, tiga di tingkat provinsi,” jelasnya.
Lebih jauh, Al Haris menambahkan, program peningkatan kesejahteraan juga menyasar pemberdayaan ekonomi desa lewat Koperasi Desa (Kopdes). Pemerintah menargetkan membangun 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia dengan pembiayaan Rp 5 miliar per unit.
“Koperasi Desa ini nanti bisa berdiri mandiri atau di bawah BUMDes. Dengan sinergi Posyandu, sekolah, dan Kopdes, kita ingin anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Jambi Hj. Hesti Haris menambahkan, keberhasilan pengelolaan Posyandu menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah pusat terhadap daerah.
