MATTANEWS.CO, FAKFAK – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak menggelar Rapat Paripurna Kesembilan Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 di Gedung DPRK Fakfak, Sabtu (26/9/2026).
Rapat dibuka oleh Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw, S.T., didampingi Wakil Ketua I Siti Rahma Hegemur, Wakil Ketua II Abdul Rahman, dan Wakil Ketua III Domianus Tuturop, serta dihadiri segenap anggota DPRK Fakfak.
Dalam rapat tersebut, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., menyampaikan pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Bupati mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRK atas terselenggaranya sidang tersebut. Ia menegaskan bahwa agenda ini penting agar persetujuan RAPBD-P 2026 dapat dicapai sebelum batas akhir pada 30 September.
“Ini wujud tanggung jawab dan komitmen kita bersama demi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Fakfak,” ujar Bupati Samaun Dahlan.
Pendapatan Daerah Naik 4,05 Persen
Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan, target pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan Fakfak Tahun Anggaran 2026 meningkat sebesar 4,05 persen menjadi Rp1.275,94 miliar atau bertambah Rp49,70 miliar dibandingkan anggaran murni.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 36,90 persen menjadi Rp47,12 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer meningkat 2,89 persen menjadi Rp1.192 miliar.
Belanja Daerah Naik 8,89 Persen
Total belanja daerah dalam RAPBD-P 2026 meningkat sebesar 8,89 persen menjadi Rp1.376,32 miliar, atau bertambah Rp112,32 miliar dibandingkan anggaran murni.
Belanja operasi mencapai Rp1.001 miliar atau naik 5,54 persen. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, termasuk gaji, jasa, hibah, dan bantuan sosial.
Sementara itu, belanja modal mengalami kenaikan sebesar 34,39 persen menjadi Rp236,28 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan jalan, irigasi, gedung, serta pengadaan aset lainnya.
Adapun belanja tidak terduga turun sebesar 25,82 persen menjadi Rp8,90 miliar. Sedangkan belanja transfer naik 1,88 persen menjadi Rp129,72 miliar yang dialokasikan untuk bantuan keuangan ke kampung.
Pembiayaan Daerah Bersumber dari SiLPA
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp100,10 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut berasal dari DAU Specific Grant, DOK Papua, dan DAK.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp5 juta untuk penyertaan modal pada PT Bank Papua.
Bupati Samaun Dahlan menegaskan bahwa seluruh penambahan anggaran dalam RAPBD-P 2026 diarahkan untuk mendukung program prioritas sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
