BERITA TERKINIHUKUM & KRIMINAL

Penetapan Tersangka Sarat Kriminalisasi dan Penuh Rekayasa, Sanusi Tegaskan Laporkan Penyidik Polrestabes Palembang ke Propam Polda Sumsel

×

Penetapan Tersangka Sarat Kriminalisasi dan Penuh Rekayasa, Sanusi Tegaskan Laporkan Penyidik Polrestabes Palembang ke Propam Polda Sumsel

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – M Sanusi selaku kuasa hukum seorang perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Laporkan Penyidik Polrestabes Palembang yang menangani perkara tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dan dilimpahkan ke Propam Polda Sumsel, Sanusi nilai terdapat sejumlah kejanggalan dan diduga sarat rekayasa dalam penetapan tersangka terhadap kliennya, Senin (16/11/2026).

Dalam keterangan resmi kepada awak media, Sanusi menyebut salah satu kejanggalan berkaitan dengan dokumen akta perjanjian antara kliennya dan seorang perempuan berinisial L.

Menurutnya, akta pertama telah dibatalkan dan digantikan dengan akta baru. Namun, akta yang sebelumnya dibatalkan tersebut justru digunakan oleh L sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat kliennya.

“Akta itu sudah dibatalkan dengan akta yang baru. Maka, secara hukum akta pertama seharusnya sudah tidak berlaku. Tetapi, justru akta pertama itu dijadikan barang bukti,” urai Sanusi.

Selain persoalan akta, Sanusi juga menyoroti keberadaan kwitansi dan cek giro senilai Rp 2 miliar yang disebut menjadi bagian dari perkara tersebut. Sanusi membantah bahwa cek giro itu pernah dikeluarkan atau digunakan oleh kliennya. Bahkan, menurutnya, pihak bank tidak pernah melakukan konfirmasi kepada kliennya selaku pihak yang dikaitkan dengan cek tersebut.

“Klien kami tidak pernah mengeluarkan cek giro itu. Kami bisa membuktikan bahwa cek tersebut memang ada, tetapi tidak pernah digunakan oleh klien kami,” ungkapnya.

Sanusi menilai, persoalan tersebut perlu diperiksa secara cermat oleh penyidik, terutama untuk memastikan apakah unsur pidana penipuan dan penggelapan benar-benar terpenuhi.

“Atas penetapan sebagai tersangka terhadap klien kami, kami telah melaporkan 6 oknum Polisi tersebut ke Propam Polda Sumsel, termasuk Kapolrestabes Palembang, kami menduga perkara ini dipaksakan dan bentuk Kriminalisasi terhadap klien kami,” tegas Sanusi.

Sanusi membantah, tudingan bahwa kliennya melakukan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan atau bisnis yang sebenarnya tidak ada.Kerja sama bisnis yang menjadi pokok persoalan memiliki dasar perjanjian dan dokumen penunjukan wilayah yang jelas. Kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan distribusi semen di sejumlah wilayah, yakni Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten PALI.

“Bisnis ini benar-benar ada, bukan fiktif. Bahkan, kegiatan usaha masih berjalan. Ada tiga wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan distribusi semen tersebut,” ungkapnya.

Sanusi menjelaskan, dalam perjalanan kerja sama tersebut, pihak berinisial L disebut menghentikan kerja sama tersebut. Akibatnya, kliennya mengaku mengalami kerugian karena telah mengurus berbagai kebutuhan dan persiapan kegiatan usaha.

Atas dasar itu, kuasa hukum berpandangan bahwa persoalan yang terjadi lebih tepat dilihat sebagai sengketa hubungan bisnis atau perdata, bukan serta-merta perkara pidana.

“Konteksnya harus jelas, apakah ini persoalan pidana atau perdata. Utang-piutang dan hubungan kerja sama merupakan ranah perdata, kecuali memang ditemukan unsur niat jahat yang dapat dibuktikan, kedepan kami akan menguji terkait penetapan tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang,” tegasnya.

Dalam penetapan tersangka terhadap kliennya, Sanusi menduga terdapat kepentingan lain di balik pelaporan dan penetapan tersangka terhadap kliennya. Dirinya menyebut adanya indikasi upaya untuk menguasai perusahaan milik kliennya.

Sanusi menyatakan, akan menempuh upaya hukum lanjutan untuk mempersoalkan proses penyidikan dan penetapan tersangka tersebut. Langkah itu, menurutnya, akan ditujukan kepada jajaran Kepolisian Polrestabes Palembang yang menangani perkara, termasuk melalui mekanisme pengawasan di tingkat yang lebih tinggi.

Sanusi berharap, dimasa kepemimpinan Kapolri yang Baru, mampu memberikan perhatian terhadap perkara tersebut. Sanusi meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

“Kami berharap Kapolri mendengar dan menyimak keluhan kami. Sebagai masyarakat dan advokat, kami melihat dugaan kriminalisasi masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Karena itu, tegakkan keadilan dalam setiap perkara,” tutupnya.

Sementara itu, Fenti menyebut, bahwa perjanjian kerja sama dibuat oleh pihak berinisial L melalui notaris yang ditunjuk pihak tersebut. Begitu pula dengan cek giro yang dipersoalkan, menurutnya, justru diminta oleh pihak L dan bukan atas inisiatif dirinya.

“Saya tidak pernah ada niat untuk menipu ataupun menggelapkan. Perjanjian itu saudara L sendiri yang membuat, notarisnya juga dari pihak saudara L. Begitu juga giro atau cek, saudara L sendiri yang meminta. Tidak ada inisiatif dari saya sama sekali,” ujarnya.

Penulis: Indra Hadi
Editor: Riki Okta Putra