MATTANEWS.CO, JAMBI – Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), Selasa (20/5/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Jambi dan diikuti secara luring serta daring melalui Zoom Meeting. Rakor dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembacaan doa dan sambutan dari Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Idris.
Dalam sambutannya, Idris menegaskan bahwa koperasi merupakan tulang punggung perekonomian rakyat, yang harus diperkuat dari desa.
“Pendirian Koperasi Merah Putih ini sejalan dengan semangat membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” tegas Idris.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi RI dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham RI yang menyampaikan materi secara virtual.
Fokus utama dalam pemaparan adalah pentingnya KD/KMP sebagai instrumen pemerataan ekonomi berbasis desa, mengacu pada Asta Cita 2 dan 6, serta visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Peserta rakor juga dibekali pemahaman teknis mengenai tahapan pendirian KD/KMP sesuai Surat Edaran Menkop No. 1 Tahun 2025. Adapun tahapan tersebut pertama, musyawarah desa khusus untuk menentukan nama, jenis usaha, dan struktur organisasi koperasi.
Kedua, pendataan koperasi yang sudah ada untuk integrasi atau revitalisasi. Ketiga sosialisasi menyeluruh di semua tingkat daerah dan terakhir rapat pendirian dan pengesahan badan hukum melalui notaris dan sistem AHU Online.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Materi disampaikan langsung oleh Ratna Febriyanti dari Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU, yang memaparkan alur pembentukan koperasi secara visual dan mudah dipahami.
Diharapkan, rakor ini menjadi langkah awal dalam mempercepat lahirnya Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan se-Provinsi Jambi. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendorong ekonomi inklusif dan pertumbuhan yang berkeadilan dari akar rumput.
