MATTANEWS.CO, MALANG – Tanamkan kesadaran pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) kepada generasi muda, Pemerintah pusat bersama Anggota Komisi XIII DPR RI Dr. Ahmad Basarah meluncurkan program Implementasi P5 HAM yang berlangsung di Kampus Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) pada Jumat sore (14/11/2025).
Pada kegiatan tersebut, Dr. Ahmad Basarah yang diwakilkan oleh Anggota DPRD Jatim Saifudin Zuhri, Anggota DPRD Kota Malang, I Made Riyandiana Kartika dan Dosen Unej Nando Yussele Mardika serta narasumber dari Perwakilan Kanwil Kemenkum Jatim Amanda Prameswari.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Jatim, Amanda Prameswari mengatakan bahwa pihaknya mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim sangat mengapresiasi pada kegiatan tersebut.
“Melalui kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterlibatan aktif dari para peserta dalam mendorong budaya Hak Asasi Manusia di lingkungan masing-masing,” ucapnya.
“Kami percaya kerjasama antar pemerintah, DPR dan peran masyarakat akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Ahli sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Nando Yussele Mardika S.H., M.Si, yang terlibat dalam pelaksanaan program, menjelaskan bahwa pemilihan perguruan tinggi sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan.
“Memang targetnya adalah generasi muda. Program ini bukan untuk korban (pelanggaran HAM), tetapi lebih pada penyadaran kepada generasi muda itu sendiri,” ujar Nando di kampus UIBU Malang.
Menurutnya, Implementasi P5 HAM merupakan program kerja sama yang dilaksanakan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR RI. Di Malang, program ini merupakan bagian dari aspirasi yang dibawa oleh anggota DPR RI Dr. Rahmat Basara.
“Program ini dilaksanakan khusus untuk di dapilnya anggota DPR masing-masing,” tambahnya.
Program tersebut bukan hanya menyasar Gen Z, program ini juga menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tujuannya, agar insan pers turut aktif dalam mengawasi pelaksanaan dan penegakan HAM di masyarakat.
Beberapa indikator mengenai cara efektif mengatasi masalah HAM di Indonesia, Nando menekankan pentingnya kemauan politik (political will) dari pemerintah.
“Pertama, tentu butuh political will dari pemerintah. Saya lihat dengan adanya program ini, artinya ada kesadaran dari pemerintah,” tegasnya.
Bahkan Nando menyebut program ini sebagai langkah maju untuk memastikan implementasi HAM sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. DPR, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek yang masih kurang dalam pelaksanaannya.
Terlebih pihaknya juga menegaskan bahwa P5 HAM dirancang untuk melibatkan Gen Z secara aktif dalam apa yang ia sebut sebagai ‘demokrasi deliberatif’ di aspek hak asasi.
“Tujuannya agar generasi muda paham dan ikut melaksanakan soal hak asasi manusia,” pungkasnya.
