MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi menggelar penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jambi bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Provinsi Jambi, Kamis (8/1/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja yang akuntabel, profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan.
Penandatanganan perjanjian kinerja dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah Jambi sepanjang tahun 2026.
Dalam amanatnya, Irwan menegaskan bahwa perjanjian kinerja tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan profesional seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menjalankan amanah negara.
“Perjanjian kinerja ini bukan hanya formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab dan integritas kita sebagai aparatur pemasyarakatan. Setiap target yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” tegas Irwan.
Ia juga mengingatkan para Kepala UPT agar mampu menerjemahkan perjanjian kinerja ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung, khususnya dalam peningkatan pelayanan pemasyarakatan, pembinaan warga binaan, serta penguatan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan.
Menurut Irwan, perjanjian kinerja juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi objektif dalam mengukur capaian kinerja setiap satuan kerja, sehingga mendorong budaya kerja yang transparan dan berorientasi hasil.
“Perjanjian kinerja ini harus menjadi pedoman dalam bekerja sekaligus alat evaluasi. Saya berharap seluruh jajaran dapat bekerja dengan dedikasi tinggi, sinergi, dan loyalitas demi mewujudkan Pemasyarakatan yang PASTI dan berintegritas,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kinerja organisasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh program pemasyarakatan berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan arah pembangunan pemerintah pusat.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pemasyarakatan yang semakin profesional, humanis, dan terpercaya bagi masyarakat.
