MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Pemerintah kabupaten Tulungagung menyampaikan dalam Nota Keuangan Perubahan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah tahun 2021 memprioritaskan sektor kesehatan.
Saat dijumpai, Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo mengatakan adanya perubahan pendapatan belanja daerah disebabkan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kenaikan Pajak daerah.
“Jadi begini, yang berubah terhadap penerimaan dari segi Pajak, disamping itu ada penerimaan dari sumber lain diantaranya seperti bantuan bagi hasil pajak cukai, dan penerimaan pajak,” kata Maryoto kepada awak media usai Penyerahan Nota Keuangan Perubahan RAPBD Tahun 2021 di Graha Wicaksana gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulungagung, Sabtu (11/9/2021) Malam.
“Adanya penambahan income (Pendapatan red.) APBD dari kenaikan Nilai Jual Obyek Tanah (NJOP) cukup besar, kalau dulu angka 35 namun sekarang 100 sekian,” imbuhnya.
Maryoto menjelaskan, ditengah pandemi Covid-19 melanda dalam Perubahan APBD tahun 2021 masih memprioritaskan sektor Kesehatan.
“Penanganan Covid-19 masih menjadi skala prioritas, disamping jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi daerah,” terangnya.
“Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan rehabilitasi Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas red.) sekaligus dalam pengadaan alat kesehatan tersebut. Dengan demikian, di era pandemik memang terjadi Refocusing dan kegiatan betul-betul dibutuhkan di masa Covid-19 sehingga bidang Kesehatan lebih diutamakan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Maryoto memaparkan terkait komposisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2021 Kabupaten Tulungagung.
Pendapatan semula Rp.2.394,260.047.478 bertambah menjadi Rp.227.244.930.060. Jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp.2.621.504.977.538.
“Sedangkan Belanja, semula Rp.2.506.260.047.478. bertambah menjadi Rp.539.024.710.463. Setelah perubahan Rp.3.045.284.757.941. Devisit setelah perubahan yaitu Rp.423.779.780.403,” paparnya.
“Penerimaan pembiayaan semula Rp.120.500.000.000, bertambah menjadi Rp.326.779.780.403, jumlah setelah perubahan Rp.447.279.780.403, sedangkan pengeluaran pembiayaan dari semula Rp.8.500.000.000, bertambah menjadi Rp.15.000.000.000, sedangkan jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.423.779.780.403, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut (Silpa) Rp.0,0,” tandasnya.
Sementara itu, tempat yang sama Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos menyampaikan hal serupa dalam penyerahan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2021 masih memfokuskan anggaran guna percepatan penanganan Covid-19.
“Pandemi ini merupakan problem global, sehingga penyelesaian pandemi, selaku legislatif akan tegak lurus mendukung percepatan penanganan Covid-19,” ujar Marsono.
“Namun demikian, penekanan dalam akurasi data, penyerapan dan implementasi dilapangan harus dilakukan secara maksimal dan optimal,” imbuh Politikus PDI Perjuangan itu.
Ia menjelaskan, kondisi Tulungagung masih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, bagaimana kita mendorong bisa mengalami penurunan level 2.
“Kita dapat mencontoh Kabupaten Lamongan bisa di level 1, dengan begitu kita dorong eksekutif dalam memberikan edukasi dan pencerahan guna mendukung program tersebut,” terangnya.
“Selama pihak eksekutif melaksanakan kinerja secara maksimal, legislatif tetap akan mendukung,” sambungnya.
