MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan Korupsi APBDes Lubuk Muda periode 2019-2023, yang menjerat terdakwa Mipta Choiri selaku mantan Kepala Desa (Kade) Lubuk Muda, sebabkan kerugian negara sebesar Rp 562 juta, resmi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi, Selasa (20/10/2026).
Dalam sidang yang diketuai oleh majelis hakim Masriati SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Musi Rawas (Mura) menghadirkan tiga orang saksi diantaranya Edi Setiawan selaku pendamping desa, Willy Wicaksono selaku Ketua BPD sampai saat ini dan menghadirkan Ahli Konstruksi yaitu Shazili.
Dalam persidangan Willy selaku Ketua BPD mengatakan, bahwa semua gaji dan pajak sudah dibayarkan oleh terdakwa sebagai Kades kepada semua perangkat desa.
“Gaji semua perangkat desa dibayarkan oleh Kades secara tunai (Cash),” urai saksi.
Selain itu, saksi Willy juga mengungkap, bahwa untuk semua bangunan fisik sudah dikerjakan semua,
“Semua pekerjaan bangunan fisik sudah terealisasikan, ada 14 paket proyek fisik semua sudah dikerjakan sesuai dengan RAB,” terangnya.
Sementara itu, Shazili selaku ahli konstruksi dalam persidangan mengungkap, bahwa dari beberapa bangunan fisik yang kami cek, hampir semua mengalami kekurangan volume
“Seperti pembangunan jalan cor, kami temukan kekurangan semen, minus 246 sak, untuk baja Tulangan kekurangan 57 batang besi,” urainnya.
Tidak sampai disana, untuk mekanisme pembayaran gaji, Tukang dan Kepala tukang juga terjadi selisih.
“Dari RAB dengan penghitungan kita dilapangan, untuk realisasi pembayaran gaji terjadi selisih,” terang Ahli.
Namun keterangan saksi Willy, berbanding terbalik dengan keterangan para saksi yang dihadirkan pada pekan kemarin, menurut keterangan salah satu saksi yang dihadirkan beberapa pekan yang lalu, bahwa gaji semua perangkat dibayarkan oleh terdakwa Mipta Choiri melalui transfer.
Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda jalannya persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan.
Saat diwawancarai melalui Arif Rahman selaku advokat terdakwa Mipta Choiri mengatakan, bahwa dari keterangan saksi Willy yang mengatakan bahwa gaji perangkat desa dibayarkan melalui Cash.
Namun dari keterangan klien kami, semua gaji perangkat desa dibayarkan melalui transfer,’ urainya.
Arif mengatakan, bahwa dirinya berharap agar perkara ini dibuka seluas-luasnya, agar semua pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami berharap kepada Kejari Mura dapat memproses semua pihak yang terlibat, sampai ke akar-akarnya,” tutupnya.
Dalam amar dakwaannya, JPU menyatakan, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan APBDES Lubuk Muda Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2019 s/d tahun 2023 dengan tidak melakukan realisasi pertanggungjawaban belanja penghasilan Tetap BPD Lubuk Muda Saksi Jhon Heri, Saksi Dedi Irawan, dan Saksi Wiwid Hardian Widarta serta Perangkat Desa Lubuk Muda Saksi Subandi, Saksi Syamsudin, Saksi Paryadi dan Saksi tego Warsono dan tidak melakukan pertanggungjawaban belanja atas 14 (Empat Belas) kegiatan Pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan realisasi volume fisik yang sebenarnya
Atas perbuatan Terdakwa, JPU menjerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 604 Jo. Pasal 126 Undang-undang Nomor 01 tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
