Dirinya mendesak kepada pemerintah agar melakukan evaluasi sejumlah program di Pemprov Sulbar terutama soal retribusi parkir di RS Regional dan masalah pendidikan termasuk penanganan persawahan di Kalukku.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepala OPD sesuai amanah PJ Gubernur, apabila ini tidak direalisasikan berarti itu tanggung jawab Pj Gubernur Sulbar untuk mengevaluasi kepala Dinasnya,”tutup Muh Ahyar.