MATTANEWS.CO, OKI – Defisit anggaran yang membelit Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sejumlah pejabat daerah justru tertangkap kamera menghadiri Festival Seni Tradisi Sumsel 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 5-6 Juli 2025. Rombongan yang datang bukan hanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga melibatkan pejabat dari dinas teknis lainnya, bahkan ada yang membawa serta istri.
Kehadiran mereka di acara bernuansa hiburan itu menuai kritik keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai keikutsertaan itu tak lebih dari tamasya kolektif bermodal anggaran negara.
“Ini bukan soal budaya atau promosi daerah, ini soal rasa empati. Kabupaten OKI sedang krisis. Sementara mereka berswafoto dan bersenang-senang di Jakarta,” ujar Achik Muharam, aktivis pemuda OKI, Minggu, (6/7).
Sementara itu, menurut dia, utang daerah terus menumpuk. Tunggakan gaji perangkat desa dan honorer belum dibayarkan. Dana bagi hasil lelang Lebak Lebung (L3) tak kunjung cair. Belanja pembangunan tersendat.
“Di tengah semua itu, penampilan kolektif para pejabat dalam festival di ibukota dinilai sangat tidak elok. Rombongan besar, terkoordinasi, dan ada pejabat bawa pasangan. Tidak mungkin itu semua biaya pribadi. Ini jelas ada penggunaan dana publik, dan Pemkab OKI harus transparan,” urainya.
Langkah sejumlah pejabat OKI ini juga dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen dan menghindari kegiatan seremonial yang tidak prioritas.
“Perjalanan dinas seremonial dihentikan. Uang rakyat harus dipakai untuk rakyat,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada awal 2025.
Namun, alih-alih menunjukkan kepatuhan, Pemkab OKI justru terlihat abai terhadap seruan efisiensi. Saat warga berhemat, pemerintah daerah malah bepergian dalam rombongan besar ke acara yang nilai manfaatnya dipertanyakan,
“Percuma saja Bupati mengikuti re-treat di Magelang pada waktu lalu. Seruan efisiensi anggaran salah satu agenda dibahas waktu itu. Tapi, nyatanya, permintaan kepala negara untuk efisiensi seperti tidak ditanggapi serius,” ujar Ketua Perkumpulan Sumsel Budget Center (SBC) Sumatera Selatan A.H. Alamsyah.
Dirinya menilai cukup wajar bila masyarakat bersikap sinisme kepada para pejabat di TMII yang mengartikan kegiatan tersebut bukan bentuk dukungan pada pelestarian budaya, melainkan bagian dari gaya hidup birokrasi yang tak peka pada penderitaan masyarakat.
Dilanjutkan dia, Ketegasan Bupati OKI tentu dipertanyakan masyarakat. Karena dari awal kepemimpinannya, efisiensi anggaran menjadi prioritas arah kebijakan daerah,
“Faktanya, pejabat tertawa-tawa di Jakarta, padahal di daerahnya, perangkat desa belum gajian, hutang kepada kontraktor tertunggak hingga miliaran, serta beberapa persoalan minus lainnya yang sejatinya memang menuntut kepekaan pejabat daerah,” tandasnya.
