MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Polri memperluas peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pembiayaan, pendampingan produksi, hingga kepastian serapan hasil panen petani, Jumat (6/2/2026).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri dan diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rapat ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kegiatan tersebut dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, Jumat (6/2/2026).
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” ujar Brigjen Langgeng.
Dalam penguatan sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator akses permodalan bagi kelompok tani jagung. Melalui sinergi dengan Himbara, petani didorong memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menunjang keberlanjutan usaha tani.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, yang memungkinkan petani kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Perbankan nasional pun menyiapkan dukungan pembiayaan yang signifikan. Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI menyampaikan bahwa alokasi pembiayaan KUR di sektor pertanian telah disiapkan secara khusus untuk mendukung ekosistem jagung. Di sisi hilir, perlindungan terhadap petani diperkuat melalui kepastian harga jual.
Polri bersama Gugus Tugas Ketahanan Pangan memastikan hasil panen tidak dikuasai tengkulak dengan harga rendah, dengan menggandeng Perum Bulog sebagai penjamin penyerapan produksi jagung.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Melalui program ini, Polri menargetkan optimalisasi lahan tidur, peningkatan produksi jagung nasional, serta penguatan kemandirian ekonomi petani. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang jelas, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kewajiban pembiayaan secara berkelanjutan.
Ke depan, Polri berharap kolaborasi lintas lembaga dalam program ketahanan pangan tahun 2026 ini dapat memperkuat struktur pertanian jagung nasional dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
