MATTANEWS.CO, CIAMIS – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, menggelar kegiatan Silaturahmi Akbar bertema ‘Perangkat Desa Adalah Kita, Kita Semua Bersaudara’ di Aula Dinas Pendidikan Ciamis, Jawa Barat, Kamis (17/4/2025).
Pada kegiatan tersebut, Ketua PPDI Ciamis Akhmad Himawan menyampaikan pemerintahan desa saat ini dihadapkan kepada kebijakan baru dari pemimpin baru mulai dari pusat sampai daerah.
“Meski idealisme dan kenyataan di desa nampak sulit tetapi pemerintah Desa tetap akan menyukseskan program,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap keberpihakan Pemerintahan Kabupaten terhadap kesejahateraan perangkat desa.
“Kabupaten Ciamis satu-satunya kabupaten kota di Jawa Barat yang mencairkan siltap, Januari tanpa di rapel dengan bulan Februari,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, Dia juga memberi kesempatan kepada beberapa Daerah Pilihan (dapil) PPDI Kabupaten Ciamis menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah daerah.
Salah satunya dari dapil 1, mengusulkan tambahan jaminan ketenagakerjaan berupa jaminan pensiun, dapil 2 mengajukan tunjangan untuk keluarga, dapil 3 mengusulkan Pemda bisa memberikan pelatihan dan pembekalan bagi perangkat baru.
Selanjutnya, dapil 4 menyuarakan pembangunan sekretariat PPDI di tingkat kabupaten, dapil 5 berharap perhatian seperti tunjangan rutin pensiun, dan dapil 6 Mengusulkan agar diberikan tunjangan hari raya (THR) yang layak.
Sementara, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam memimpin Kabupaten Ciamis selama 5 tahun terakhir.
“Saya menyadari bukan malaikat yang selalu benar dan baik, tentu banyak kekurangan kekhilafan secara pribadi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti kondisi APBD yang belum stabil, sehingga kebutuhan dan aspirasi perangkat desa sangat berat dikabulkan. Menurutnya, APBD saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Akan tetapi, kita berharap, insya allah ke depan APBD-nya stabil dan keuangannya mapan,” ujarnya.
Kata Dia, total APBD Ciamis sebesar Rp 2,5 Triliun, sekitar 86 persen merupakan dana transfer dari pusat. Sementara, total Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) sebesar Rp 311 Miliar.
“Selain itu, kisaran Rp 200 Miliar PAD yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD). Ini tidak bisa digunakan ke sektor lain, karena harus dikembalikan untuk operasional RSUD,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata Dia, Sisa PAD sebesar Rp111 miliar masih kotor, karena harus terbagi dengan kewajiban dan kebutuhan mendesak seperti Biaya Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Rp 18 Miliar, ditambah upah pungut.
“Sehingga, total sisa PAD yang bisa kita digunakan untuk pembangunan hanya Rp 80 Miliar,” jelasnya.
Selanjutnya, ia menekankan perangkat desa agar bisa maksimal dalam mendorong perekonomian sebagai kewajiban yang harus dituntaskan.
“Ayo kita sama-sama berpikir dan bekerja. Kita semua jangan hanya mau meminta haknya saja,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, penerimaan dari Pajak Bumi Bangunan (BPP) masih belum maksimal. Hingga tanggal 16 April 2025, pemungutan PBB baru sekitar 18%. Padahal kata Dia, biasanya lunas sampai 100 Desa, akan tetapi saat ini sekitar 40 sampai 43 Desa.
“Akan tetapi, saya tetap menerima aspirasi semuanya, dan tentunya berharap agar bisa merealisasikan. Doakan semoga APBD-nya segera pulih dan stabil, sehingga kita semua bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” pungkasnya.
