MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi pungutan liar pengurusan izin berlayar kapal di luar ketentuan, terhadap 23 perusahaan agen kapal, sebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 miliar periode Mei-Desember 2025, yang menjerat terdakwa Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, kembali menghadirkan sejumlah saksi dari agen kapal, kembali bergulir di Pengadilan Negeri PN Palembang, Senin (16/11/2026).
Dalam sidang yang diketuai oleh majelis hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, menghadirkan sejumlah saksi dari perusahaan agen kapal, diantaranya Saksi Riflis, Yakub, Yudianto, Andri Oktavianto, Nicola, Ilham dan Barlian Renando.
Dalam persidangan saksi Barlian Renando mengungkap, bahwa dirinya sempat menyerahkan uang, yang diberikan melalui Agus salah satu orang kepercayaan dari terdakwa Yudi Kurniawan.
“Uang pengurusan berkas SPOG kami serahkan pada Agus, biaya penerbitan SPOG sebesar Rp 1,5 juta dan kami tidak keberatan,” jawab saksi.
Mendengar pernyataan saksi, majelis hakim mengingatkan kepada para saksi, dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai pihak penerima dan disini saksi sebagai pihak pemberi juga memiliki peran.
“Saksi disini sebagai pihak pemberi, ada pasal yang dikenakan kepada pihak pemberi,” tegas hakim mengingatkan para saksi.
Dalam persidangan salah satu saksi mengatakan, bahwa proses penarikan sejumlah uang terkait penerbitan SPB dan SPOG kepada agen kapal sudah berlangsung lama dan sudah menjadi tradisi, bahkan jauh sebelum masa kepemimpinan terdakwa Yudi Kurniawan.
‘Pungutan uang penerbitan SPB dan SPOG sudah berlangsung lama, telah terjadi secara turun temurun, jauh sebelum masa kepemimpinan Yudi Kurniawan selaku Kawilker Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, disini perusahaan kami hanya memiliki dua kapal dan kami baru bertugas diwilayah ini, kami hanya mengikuti kebiasaan lama,” tegas saksi
Sebelum jabatan Kalwilker dijabat oleh terdakwa Yudi Kurniawan, ada sejumlah nama diantaranya Poniman, Kemas dan Mareda Gosta yang menjabat sebagai Kalwilker diwilayah Karang Agung.
Kesaksian yang disampaikan oleh saksi pada sidang hari ini, tidak berbeda jauh dengan keterangan para saksi yang dihadirkan sebelumnya, bahwa praktik pungutan penerbitan SPB dan SPOG diluar biaya resmi yang telah ditentukan oleh negara, sudah berlangsung lama dan sudah terjadi secara turun-temurun.
Bayangkan, dimasa kepemimpinan Yudi Kurniawan sebagai Kalwilker Karang Agung, dari Periode Mei sampai Desember 2025 saja, terdakwa Yudi Kurniawan berhasil mengumpulkan dana dari pungutan tidak resmi tersebut yang didapat dari sejumlah agen kapal sebesar Rp 2,3 miliar.
Tentu. tidak ada alasan bagi penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, untuk membiarkan perkara dugaan korupsi ini hanya berhenti di terdakwa Yudi Kurniawan saja. Karena Praktik Pungutan Penerbitan SPB dan SPOG diwilayah kerja Karang Agung sudah berlangsung lama, jauh sebelum kepimpinan terdakwa Yudi Kurniawan
Masyarakat menanti ketegasan pihak penyidik, untuk mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya dan tidak dibiarkan menguap begitu saja. Berdasarkan keterangan saksi, akibat praktik kotor yang sudah berlangsung lama tersebut menyengsarakan karena ketika tidak dituruti maka pengurusan penerbitan SPB dan SPOG akan diperlambat dan mengakitkan kerugian yang lebih besar lagi.
Dalam amar dakwaan JPU, selama Mei hingga Desember 2025 terdapat 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan diduga telah menerima uang sebesar Rp 2,3 miliar lebih dari 23 perusahaan agen kapal.
Dengan rincian, Rp 1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan, . Kemudian Rp 167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp 417 juta berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
JPU juga mengungkapkan, bahwa uang tersebut diterima melalui dua cara, yaitu transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Dari total penerimaan yang didakwakan, sebesar Rp 70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp 42 juta diberikan kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp 56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, uang sebesar Rp 2,1 miliar l bih disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Atas perbuatan terdakwa, dalam surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa Yudi Kurniawan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga menguraikan dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.














