MATTANEWS.CO, MALANG – Penguatan tata kelola informasi publik membutuhkan sinergi yang sehat antara pemerintah daerah dan insan pers. Selain keterbukaan informasi, profesionalisme komunikasi serta independensi media menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Atas dasar itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten HSS mengunjungi PWI Malang Raya, Selasa (17/11/2026).
Kunjungan bertajuk Peningkatan Wawasan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan kehumasan pemerintah, tata kelola organisasi pers, hingga pola kemitraan antara pemerintah daerah dan media.
Melalui agenda ini, rombongan Kabupaten HSS ingin menggali praktik pengelolaan komunikasi publik yang transparan, profesional, dan mampu menjawab tantangan keterbukaan informasi di era digital.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo SP Kabupaten HSS, Rakhmad Rizali, mengapresiasi penerimaan jajaran PWI Malang Raya. Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada silaturahmi, tetapi menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan di daerahnya.
“Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang begitu ramah dalam kegiatan silaturahmi dan diskusi ini. Kami memohon bimbingan, arahan, serta koordinasi agar ke depannya banyak hal positif yang dapat kami adopsi dan terapkan bersama tim di daerah,” ujar Rizali.
Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur pengelola informasi publik membutuhkan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan. Dengan demikian, jajaran Diskominfo HSS dapat mengembangkan pelayanan informasi secara lebih mandiri dan profesional.
Ia juga berharap hasil diskusi tersebut menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten HSS, Muhammad Hidayat, memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menggali pengalaman PWI Malang Raya dalam membangun organisasi, memperkuat koordinasi, serta menjaga soliditas keanggotaan.
Hidayat menjelaskan, PWI Kabupaten HSS baru terbentuk sekitar tiga tahun lalu. Hingga kini, organisasi tersebut masih menjalani proses penguatan administrasi dan penataan keanggotaan.
Dari 14 wartawan yang bertugas di Kabupaten HSS, sebanyak sembilan orang telah bergabung dengan PWI. Rinciannya, tujuh orang berstatus anggota biasa, sedangkan dua lainnya sedang mengajukan keanggotaan muda.
PWI HSS juga baru menyelenggarakan konferensi pada 26 Oktober 2026 dan masih menunggu pelantikan kepengurusan baru.
“Untuk kepengurusan saat ini, kami baru melaksanakan konferensi pada 26 Oktober kemarin dan masih menunggu proses pelantikan. Karena masih tergolong baru, kami ingin meminta bimbingan dan arahan terkait bagaimana cara mengelola koordinasi serta melihat contoh kepemimpinan organisasi yang baik,” ungkap Hidayat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Malang Raya, Ir. Cahyono, memaparkan pengalaman organisasinya dalam menjaga keberlangsungan kelembagaan. PWI Malang Raya sendiri telah berdiri sejak 1973 dan menaungi wartawan di tiga wilayah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Kepengurusan saat ini memiliki masa bakti hingga 6 Januari 2027. Dalam perjalanannya, PWI Malang Raya menempatkan kekompakan anggota, kemandirian organisasi, serta transparansi keuangan sebagai fondasi utama.
Cahyono menegaskan, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan seluruh anggota. Organisasi juga berupaya mempertahankan independensi dengan tidak bergantung pada bantuan dana rutin bulanan pemerintah daerah.
“Keuangan PWI Malang Raya dikelola secara transparan dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kami juga menjaga kemandirian finansial organisasi dengan tidak menerima bantuan dana rutin bulanan dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain membangun organisasi yang mandiri, PWI Malang Raya juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kompetensi wartawan.
Salah satu program unggulannya ialah penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) berskala nasional. Hingga kini, PWI Malang Raya telah menggelar sembilan kali UKW dengan melibatkan sekitar 300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Menariknya, seluruh pelaksanaan UKW tersebut berlangsung tanpa biaya bagi peserta. PWI Malang Raya memperoleh dukungan sponsor nasional, termasuk Pertamina dan sejumlah mitra kerja lainnya.
“Kita sudah sembilan kali menggelar UKW. Untuk biaya, kita gelar secara gratis karena ada dukungan sponsor nasional seperti Pertamina dan mitra kerja lainnya. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia,” papar Cahyono.
Ia menambahkan, PWI Malang Raya juga menerapkan komitmen keanggotaan bagi peserta UKW, terutama wartawan yang belum tergabung dalam organisasi. Mereka harus menyatakan kesediaan menjadi anggota melalui surat pernyataan.
Bagi wartawan yang berpindah wilayah tugas, organisasi juga memberikan mekanisme mutasi keanggotaan sesuai ketentuan.
Tak hanya berfokus pada peningkatan profesionalisme jurnalistik, PWI Malang Raya turut mengembangkan program yang menyentuh kesejahteraan anggota dan kepentingan sosial masyarakat.
Organisasi tersebut memiliki koperasi yang dikelola bersama anggota, termasuk jurnalis LKBN Antara. Selain itu, terdapat divisi kebencanaan yang didukung satu unit ambulans siaga untuk kegiatan sosial dan penanganan kondisi darurat.
Berbagai pengalaman tersebut menjadi materi penting bagi rombongan Diskominfo SP dan PWI Kabupaten HSS. Pertukaran pengetahuan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Lebih dari sekadar kunjungan kerja, pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya hubungan pemerintah dan pers yang dibangun melalui profesionalisme, keterbukaan, serta saling menghormati independensi masing-masing pihak.
Dengan tata kelola informasi yang semakin baik dan organisasi pers yang semakin kuat, pelayanan informasi publik diharapkan semakin berkualitas, akuntabel dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
















