MATTANEWS.CO, PALI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada 2026.
Ketua Fraksi PDIP DPRD PALI, Ragil Saputra, S.H., menegaskan bahwa LKPJ kepala daerah harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta tidak dijadikan sekadar formalitas tahunan.
“LKPJ ini menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Karena itu, apa yang disampaikan harus menjadi perhatian serius untuk perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya saat dihubungi mattanews.co, Selasa (07/04/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP juga menyampaikan sejumlah apresiasi, catatan, dan rekomendasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten PALI.
Pertama, Fraksi PDIP mengapresiasi realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai Rp1,47 triliun dari target Rp1,47 triliun lebih, atau sebesar 99,58 persen. Capaian ini dinilai menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun pendapatan sah lainnya.
Kedua, Fraksi PDIP menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai Rp1,44 triliun dari target Rp1,61 triliun atau sebesar 89,49 persen. Pihaknya berharap ke depan perencanaan dan realisasi anggaran dapat lebih optimal serta tepat sasaran, terutama untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat PALI.
Ketiga, Fraksi PDIP mengapresiasi capaian indikator kinerja makro daerah tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 70,55 poin dari sebelumnya 69,63 poin. Selain itu, angka kemiskinan tercatat menurun menjadi 5,60 persen, tingkat pengangguran juga menurun sebesar 0,18 persen, serta pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 mencapai 5,72 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,88 persen. Sementara itu, rasio gini juga mengalami penurunan menjadi 0,243 poin dari 0,293 poin pada 2024.
Keempat, Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten PALI dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anwar Mahakil. Selain itu, pada tahun 2026, Pemkab PALI juga berhasil memperoleh dukungan anggaran dari APBN melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp121,5 miliar untuk penyelesaian pembangunan Gedung B rumah sakit tersebut.
Di akhir pernyataannya, Ragil Saputra berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja lebih optimal, profesional, dan terukur dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
“Sinergi dan kinerja maksimal dari seluruh OPD sangat dibutuhkan agar pembangunan di Kabupaten PALI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
