MATTANEWS.CO, MALANG – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tentang Penyampaian Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di gedung sidang, Selasa (12/11/2025).
Agenda tersebut merupakan serangkaian kegiatan Paripurna DPRD Kota Malang yang telah dibahas oleh Pemerintah Kota Malang.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dalam penyampaian masukan serta saran fraksi-fraksi DPRD Kota Malang. Salah satunya dorongan fraksi terhadap penurunan pendapatan yang bakal berdampak pada infrastruktur pelayanan publik.
Kendati demikian, Wali Kota Wahyu tetap berkomitmen terhadap prioritas pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan disamping prioritas belanja wajib lainnya.
“Kami tetap berkomitmen terhadap prioritas pelayanan publik dengan menggunakan sumber dana yang ada maupun sumber PAD maupun pendapatan lain yang sah,” ujar Wahyu.
Wahyu juga menyebut bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingin masyarakat melihat dan merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan,” tuturnya.
Selain itu, Wahyu juga optimis bakal segera menindaklanjuti tentang infrastruktur serta pembenahan Pasar Gadang dan juga pasar Blimbing.
“Untuk perbaikan jalan pasar induk Gadang akan segera dilakukan apabila proses relokasi pedagang pasar telah selesai dilakukan,” jelas Wahyu.
Menurutnya, perkembangan penyelesaian masalah pasar Blimbing sudah bertahap pada proses pengkajian PKS.
“Sedangkan untuk pasar Blimbing masih dalam proses pengkajian perjanjian kerjasama khususnya hak dan kewajiban masing-masing pihak,”kata wahyu.
Saran juga diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terkait koordinasi lintas lembaga terus diperkuat, terutama dalam menghadapi potensi penurunan dana transfer dari pusat.
“Langkah-langkah strategis kami lakukan melalui koordinasi langsung dengan kementerian terkait serta upaya sinkronisasi program lintas instansi. Tujuannya agar alokasi dana pusat tetap mendukung program pembangunan daerah,” tukasnya.
