Oleh : Rachmat Sujipto
MATTANEWS.CO, OKI – PERINGATAN Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 di Provinsi Banten bukan sekadar ajang seremonial tahunan. Bagi insan pers di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) momentum ini menjadi cermin telanjang bagi watak kepemimpinan daerah. Dari perhelatan ini juga, perbedaan antara Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI) terlihat begitu kontras bahkan cenderung mencolok.
Kabupaten Ogan Ilir, meski memiliki kemampuan fiskal yang relatif terbatas, tetapi mampu memfasilitasi keberangkatan puluhan wartawan untuk mengikuti HPN 2026. Bus disiapkan, akomodasi diatur, dan penginapan disediakan secara layak.
Langkah ini bukan bentuk meminta kemewahan, atau fasilitas, melainkan pesan simbolis yang kuat: pemerintah daerah memandang insan pers sebagai pilar demokrasi yang patut dihormati. Ogan Ilir membuktikan bahwa keberpihakan pada pers adalah soal kemauan politik (political will), bukan sekadar angka di atas kertas.
Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten OKI justru memperlihatkan sikap yang berjarak, bernada dingin, dan nyaris abai. Alokasi anggaran peringatan HPN yang di rencanakan hanya sebesar Rp15 juta menjadi simbol paling jujur dari cara pandang Bupati OKI, Muchendi, terhadap pers.
Ini bukan lagi soal nominal, melainkan persoalan niat dan pengakuan terhadap profesi jurnalis.
Berlindung di balik dalih “efisiensi anggaran” terasa seperti nada sumbang yang mengusik akal sehat. Alasan ini sulit diterima bila mengingat Ogan Ilir, yang secara usia daerah jauh lebih muda dan menghadapi tantangan fiskal yang tak kalah kompleks, namun justru mampu hadir secara bermartabat.
Di sinilah letak perbedaan karakter pemimpin, yang satu melihat pers sebagai mitra demokrasi, yang lain mungkin melihatnya sebagai potensi gangguan yang harus dikendalikan.
Pertanyaan besar pun menyeruak. Jika Ogan Ilir bisa, mengapa OKI tidak mampu?
Sangat ironis ketika keterbatasan anggaran seolah hanya berlaku saat bersentuhan dengan urusan pers. Pada sisi lain, kegiatan seremonial, berbagai acara keagamaan terselenggara masif, dan agenda-agenda yang kental dengan nuansa pencitraan tetap berjalan meriah.
Publik patut bertanya dari mana sumber anggarannya, karena kegiatan-kegiatan tersebut tetap terlaksana tanpa hambatan berarti. Masalah sebenarnya jelas: ini bukan soal ketiadaan “cuan”, melainkan penempatan awak media di luar pagar prioritas pemerintah daerah.
Bupati Muchendi mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak mendengar bahwa insan pers di OKI saat ini sedang berdarah-darah. Di tengah tuntutan profesionalisme, dukungan struktural dari pemerintah daerah nyaris nol. Mereka dipaksa bertahan hidup di tengah sepinya order iklan dan akses informasi yang kian sulit.
Situasi ini diperparah dengan kebijakan Bupati yang mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif memproduksi narasi sendiri di media sosial. Secara prinsip, digitalisasi informasi tidak salah. Namun, kebijakan ini menjadi problematik ketika publikasi tersebut hanya berisi kabar seremonial yang “rapi” foto audiensi, rapat koordinasi, hingga studi tiru tanpa keberanian untuk membuka data anggaran secara transparan.
Pemkab OKI seolah ingin memonopoli narasi berita, bukan menjawab persoalan dengan solusi nyata.
Sementara itu, ruang gerak jurnalis yang kritis kian dipersempit. Akses konfirmasi seolah tertutup rapat; hampir sepertiga nomor ponsel pejabat penting di OKI kini tidak aktif lagi saat dihubungi awak media. Peran pers sebagai watchdog (anjing penjaga) sengaja dipinggirkan.
Peringatan HPN 2026 menjadi refleksi pahit bagi wartawan di OKI. Pers tidak meminta di puja, mereka hanya menuntut haknya untuk dihormati sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Sebab, pers yang dilemahkan hari ini adalah sinyal bagi kekuasaan yang ingin berjalan tanpa pengawasan.
Dan kekuasaan tanpa pengawasan, cepat atau lambat, akan merasa paling benar meski fondasinya hanya dibangun di atas citra media sosial.
Tulisan ini dibuat menurut keyakinan saya.
BAGIAN TERAKHIR
Sejak dunia di mulai, pers tidak pernah lahir untuk disukai kekuasaan. Ia lahir untuk menjaga akal sehat publik. Selama masih ada wartawan yang mau bertanya, menulis, dan tetap teguh bertahan di tengah keterbatasan, demokrasi belum benar-benar mati.(*)
