MATTANEWS.CO, OKI – Kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan sarana umum masih menjadi keluhan utama warga Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Aspirasi itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD OKI dari Partai Hanura, Alek Trisuyanto, saat kegiatan reses masa sidang I tahun sidang 2025-2026 yang berlangsung pada 2-7 November 2025.
Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu (2/11), sejumlah warga menyampaikan permintaan konkret agar pemerintah daerah melalui politisi Partai Hanura dapat memperjuangkan pembangunan sumur bor, penyediaan air bersih, pemasangan listrik dan lampu jalan, serta rehabilitasi balai serbaguna desa.
Menurut warga, selama ini persoalan air bersih menjadi masalah yang paling mendesak. Sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan air tadah hujan atau sumur dangkal yang mudah kering di musim kemarau. “Kalau musim kemarau, kami sering kesulitan air bersih. Kadang harus beli air galon untuk kebutuhan sehari-hari,” kata seorang warga.
Menanggapi hal tersebut, Alek Trisuyanto menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan program dan anggaran daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan dinas terkait untuk mempercepat realisasi kebutuhan dasar warga.
“Aspirasi warga Sungai Pasir sangat relevan karena menyangkut kebutuhan hidup pokok. Kami akan perjuangkan agar program pembangunan di tahun anggaran mendatang bisa menyentuh langsung persoalan ini,” ujar Alek.
Alek menambahkan, kegiatan reses menjadi sarana penting bagi anggota dewan untuk kembali mendengarkan suara masyarakat di lapangan.
Reses masa sidang I tahun sidang 2025–2026 ini menjadi momentum awal bagi anggota DPRD OKI untuk menghimpun aspirasi masyarakat di berbagai kecamatan. Hasil penjaringan aspirasi diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih merata di Kabupaten OKI, terutama di wilayah pesisir timur seperti Cengal yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar,
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan warga, bukan sekadar formalitas,” katanya.
