MATTANEWS.CO, JAMBI – Kota Jambi mendadak berubah menjadi lautan massa pada Jumat siang (29/8/2025). Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama elemen masyarakat tumpah ruah ke jalan, mengepung Gedung DPRD Provinsi Jambi. Aksi yang sejak awal berlangsung damai itu mendadak pecah ricuh setelah massa tidak menemukan seorang pun wakil rakyat di dalam gedung.
Kekecewaan pun memuncak. Massa yang sudah terlanjur panas meluapkan amarah dengan merusak pintu dan kaca gedung akibat lemparan batu serta dorongan yang tidak terbendung. Situasi kian tak terkendali ketika aparat kepolisian mencoba membubarkan kerumunan dengan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon. Asap menyelimuti kawasan, membuat massa panik dan berlarian mencari perlindungan. Beberapa mahasiswa, pelajar, hingga warga sekitar tumbang akibat sesak napas, sebagian terpaksa dilarikan ke posko medis darurat.
Meski dihantam tindakan represif, ribuan massa tetap bertahan di sekitar gedung dewan. Mereka menyuarakan tuntutan keras: pembubaran DPR yang dinilai telah mengkhianati rakyat. Pemicu utama kemarahan publik adalah bocornya rencana pemberian tunjangan perumahan fantastis Rp50 juta per anggota dewan serta gaji harian Rp3 juta, sebuah kebijakan yang dianggap sebagai ironi di tengah krisis ekonomi rakyat.
Tidak hanya itu, gelombang kemarahan semakin meluas setelah peristiwa tragis meninggalnya seorang driver ojek online di Jambi pada Kamis malam (28/8/2025). Korban diduga kuat tewas akibat tindakan represif oknum kepolisian. Insiden ini menyulut api protes baru, membuat massa serempak menyerukan reformasi Polri. “Polisi seharusnya mengayomi, bukan membunuh rakyat kecil. DPR seharusnya membela rakyat, bukan memperkaya diri. Negara ini sudah gagal hadir untuk rakyat!” teriak lantang salah satu orator di atas mobil komando.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aksi ini diikuti mahasiswa dari Universitas Jambi, Universitas Nurdin Hamzah, UIN STS Jambi, Universitas Terbuka, Universitas Batanghari, hingga ratusan pelajar STM yang ikut bergabung. Orasi bergantian dilontarkan dari berbagai elemen, semuanya menegaskan sikap bahwa mereka tidak akan mundur sedikit pun sebelum tuntutan dipenuhi.
Hingga berita ini diturunkan, Gedung DPRD Provinsi Jambi masih tertutup rapat tanpa satu pun anggota dewan berani muncul menemui massa. Sementara itu, aparat kepolisian terus menambah jumlah personel dan memperketat barikade di sekitar gedung, mengantisipasi kemungkinan eskalasi lanjutan.
Aksi besar-besaran ini dinilai sebagai akumulasi puncak kekecewaan publik terhadap buruknya tata kelola pemerintahan, maraknya praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta matinya ruang demokrasi di Indonesia. Gelombang protes rakyat Jambi kini menjadi sorotan nasional, mengingat eskalasinya bisa merembet ke daerah lain dan menjadi babak baru perlawanan rakyat terhadap rezim yang dinilai gagal mengemban amanat konstitusi.
