MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta) melakukan aksi damai dengan menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (26/6/2024).
Kedatangan Almasta tersebut dalam rangka menyampaikan keluhan dan keresahan masyarakat, salah satunya mendorong wakil rakyat terhormat agar membuat surat usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengganti Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Heru Suseno.
Saat dijumpai, Ketua Almasta Kabupaten Tulungagung, AR Soni mengatakan aksi damai ini melibatkan ribuan massa dengan menyampaikan 3 isi tuntutan kepada DPRD setempat.
“Iya benar, ada ribuan massa tergabung dalam Amasta melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Tulungagung,” ujarnya.
Dari tiga isi tuntutan yang kami suarakan, lanjutnya, salah satunya mendorong kepada wakil rakyat.
“Tujuannya agar membuat surat usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengganti Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno,” imbuhnya.
Dia menambahkan dari tiga isi tuntutan tersebut diantaranya terkait kinerja Pj Bupati Heru Suseno, ia menilai selama memimpin Tulungagung hampir sembilan ini terkesan kurang maksimal.
Bahkan, sambung dia, ia pun menuding Pj Bupati Heru Suseno justru disinyalir membuat masyarakat resah. Hal itu dipicu dengan adanya ajakan ngopi bareng di salah satu kafe di Tulungagung berujung kekecewaan.
“Justru terkesan aneh, ajakan ngopi bareng Pj Bupati dari informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ujung-ujungnya masyarakat menjadi kecewa,” tambahnya.
Lebih lanjut Soni menjelaskan adapun tuntutan kedua terkait infrastruktur ruas jalan hampir di seluruh Kabupaten Tulungagung saat ini mengalami kerusakan cukup parah.
“Hampir 9 bulan menjabat Pj Bupati Tulungagung saya menilai gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan, buktinya di beberapa pelosok penjuru Tulungagung masih banyak jalan rusak, diantaranya seperti di wilayah Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, dan Kalidawir,” terangnya.
Menurut dia, Almasta juga mengkritik bahwasannya Pj Bupati Tulungagung terkesan tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.
“Pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya dilaksanakan belum terlihat terealisasi hingga akhir bulan Juni 2024,” ujarnya.
Lebih dalam Soni memaparkan pihaknya juga menyoroti kurangnya komunikasi, koordinasi, dan responsif Pj Bupati Tulungagung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa, dan masyarakat.
“Kami merasa bahwa kelemahan tersebut telah berdampak buruk pada pembangunan, ekonomi, kenyamanan, dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tulungagung,” paparnya.
“Selain itu, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tulungagung 2024, kami kuatir bahwa dengan tidak responsifnya terkait permasalahan – permasalahan yang terjadi, terkesan tidak bisa menjaga ketentraman dan kondusifitas di wilayah kabupaten Tulungagung. Kami menuntut DPRD Tulungagung segera membuat surat usulan ke Mendagri untuk menganti Pj Bupati Tulungagung dengan PJ Bupati yang baru,” tukasnya.
