MATTANEWS.CO, MUARA ENIM – Gelombang aspirasi masyarakat terkait keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan sumber daya pertambangan mulai menguat di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Sejumlah organisasi, koperasi, dan elemen masyarakat mendirikan Posko Aksi Damai Perjuangan Koperasi, Organisasi, dan Masyarakat Kabupaten Muara Enim. Posko tersebut menjadi wadah konsolidasi untuk memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pertambangan.
Berdasarkan dokumentasi yang beredar, terlihat sejumlah warga berkumpul di posko yang dilengkapi spanduk berisi nama organisasi dan tuntutan aksi. Sejumlah kardus bantuan juga tampak tersusun di sekitar lokasi.
Aksi tersebut melibatkan tujuh organisasi, yakni KOPSBARA, GENCAR, DPC GRIB JAYA, GNCP, FOMMEB, GARDA PRABOWO, dan BPAN LAI.
Ketujuh organisasi itu mengusung slogan, “Bersatu Memperjuangkan Hak, Demi Kesejahteraan Rakyat Muara Enim.”
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Muara Enim, Azuar Anas, S.Pd., menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi dasar gerakan tersebut. Aspirasi itu ditujukan kepada pemerintah daerah, DPRD, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), serta seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang beroperasi di wilayah Muara Enim.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin (9/11/2026), terdapat tujuh poin tuntutan yang diperjuangkan melalui posko aksi damai tersebut.
Pertama, meminta pemerintah memberikan rekomendasi prioritas kepada koperasi lokal, yakni KOPSBARA.
Tuntutan ini berkaitan dengan harapan agar koperasi yang dibentuk masyarakat Muara Enim memperoleh kesempatan dan prioritas dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertambangan.
Kedua, mewajibkan pemegang IUP dan IUPK bermitra dengan koperasi lokal, khususnya KOPSBARA.
Melalui tuntutan tersebut, peserta aksi menginginkan perusahaan pertambangan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha di wilayah Muara Enim, tetapi juga membuka ruang kemitraan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Ketiga, meminta Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan DPRD Muara Enim memberikan kepastian hukum atas pengelolaan dan pengusahaan lahan serta manfaatnya bagi masyarakat lokal.
Kepastian mengenai status, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan dinilai penting agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kesempatan ekonomi di wilayahnya sendiri.
Keempat, mendesak PT Bukit Asam Tbk. dan seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim agar transparan serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
Tuntutan ini menekankan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan, termasuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan dampak aktivitas operasional di wilayah sekitar tambang.
Kelima, meminta Pemerintah Kabupaten Muara Enim bertindak tegas dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atau menteri terkait agar mencabut IUP perusahaan yang menolak atau mengabaikan kemitraan dengan koperasi lokal.
Tuntutan ini menjadi salah satu poin paling tegas dalam pernyataan peserta aksi. Mereka menginginkan adanya konsekuensi terhadap pemegang izin yang dinilai tidak memberikan ruang kemitraan bagi koperasi masyarakat setempat.
Keenam, masyarakat Muara Enim menuntut kesempatan untuk melakukan kegiatan pertambangan di tanahnya sendiri.
Ketujuh, meminta penghentian seluruh aktivitas penangkapan dalam berbagai bentuk terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan.
Rangkaian tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang diangkat bukan semata-mata mengenai kemitraan koperasi. Masyarakat juga menyoroti kepastian hukum atas lahan, transparansi perusahaan, kesempatan ekonomi, hingga penanganan terhadap aktivitas penambangan oleh warga.
Khusus tuntutan pencabutan IUP, peserta aksi menghendaki pemerintah mengambil langkah tegas apabila perusahaan tidak bersedia melibatkan koperasi lokal dalam kemitraan.
Namun, pelaksanaan tuntutan tersebut tentu berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan serta kewajiban pemegang izin pertambangan.
Meski membawa tuntutan yang tegas, gerakan tersebut mengusung pendekatan aksi damai.
Pendirian posko menjadi ruang berkumpul dan konsolidasi sejumlah organisasi serta masyarakat yang memiliki aspirasi serupa. Mereka menyatukan langkah untuk memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan potensi sumber daya alam Muara Enim.
Kini, tuntutan tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, DPRD Muara Enim, PT Bukit Asam Tbk., dan perusahaan pemegang IUP lainnya.
Masyarakat menginginkan agar kekayaan sumber daya alam yang berada di wilayah Muara Enim turut memberikan manfaat nyata bagi warga setempat, termasuk melalui kesempatan usaha dan kemitraan koperasi lokal.
Persoalannya kini bukan hanya bagaimana pertambangan dijalankan, tetapi juga sejauh mana masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya tersebut memperoleh kesempatan untuk ikut menikmati manfaat ekonominya.
